Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pustaka Institute Ajak Mahasiswa dan Buruh Jernih Menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja

Selasa, 20 Oktober 2020 19:27 WIB
Demo tolak UU Cipta Kerja berbagai elemen masyarakat di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/12). (Foto: Istimewa)
Demo tolak UU Cipta Kerja berbagai elemen masyarakat di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/12). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pusat Kajian dan Analisis Kebijakan Publik (Pustaka) Institute mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama kaum millenial dan mahasiswa melihat dengan jernih UU, yang baru disahkan ini. 

Direktur Pustaka Institute Agus Pamudji menyebut, UU ini dibikin dalam rangka menciptakan lapangan kerja, yang bertujuan menyempurnakan ekosistem penyederhanaan perizinan dan investasi untuk kemudahan berusaha.

"Dengan dorongan perkembangan riset dan inovasi, untuk peningkatan daya saing dalam menghadapi era globalisasi demi mewujudkan Indonesia emas 2045," ungkap Agus melalui video testimoninya,  Selasa (20/10).

Berita Terkait : Muhammadiyah Ajak Umat Bijaksana Tanggapi Persoalan UU Ciptaker

Menurutnya, banyak kemudahan yang akan diterima oleh masyarakat. Terutama, persoalan perizinan yang sudah bergeser, dari berbasis izin menjadi berbasis risiko.

Maksudnya, usaha kecil dan menengah yang tidak ada risikonya, maka cukup pendaftaran saja. Tidak perlu izin macam-macam.

"Tetapi semakin tinggi resikonya, maka itu berbasis kepada standar-standar," terangnya. 

Berita Terkait : Boni Hargens: Ada Indikasi Pemain Di Balik Demo Tolak UU Cipta Kerja

Soal pendirian perusahaan atau PT, tambah Agus, dari segi hukum, penyederhanaan pendirian PT salah satunya tanpa batasan modal awal. Bahkan, jika usaha kecil menengah, badan usaha satu pihak pun diperbolehkan.

Lewat berbagai kemudahan ini, Agus yakin, Indonesia akan menjadi negara yang nyaman untuk investor.

"Penyederhanaan birokrasi dan regulasi, merupakan solusi efektif mendatangkan investasi yang besar. Ujungnya, kesejahteraan para pekerja bisa lebih dirasakan lagi. Lapangan kerja tercipta," jelasnya.

Berita Terkait : Polda Metro Tetapkan 54 Tersangka Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Dia juga mengajak semua pihak untuk saling mendukung dan gotong royong dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19.

"Pemerintah tidak mungkin membuat regulasi yang merugikan rakyatny. Apalagi, di tengah ekonomi dunia yang tidak stabil. Omnibus Law adalah solusi bersama untuk kita bisa menjadi negara maju," pungkasnya. [FAQ]