Agenda Vaksinasi Ditunda Karena Pemerintah Sangat Hati-hati

RM.id  Rakyat Merdeka - Tenaga Ahli Utama Kepresidenan Kantor Staf Presiden Dany Amrul Ichdan menegaskan, pemerintah menunda agenda vaksinasi Covid yang semula dijadwalkan pada November mendatang, semata-mata karena pertimbangan kehati-hatian.

"Rencana awalnya begitu. Namun, segala hal yang terkait vaksin ini kan sifatnya masih dinamis. Pemerintah mundur untuk memenuhi azas kehati-hatian," ujar Dany kepada RMco.id, Jumat (30/10).

Terkait penundaan tersebut, Dany meminta publik untuk melihat asbabun nuzul-nya atau hal-hal yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Baca juga : Langgar Aturan PSBB, 25 Perkantoran di Jakpus Ditutup Sementara

"Waktu itu, pemerintah memutuskan cepat, karena dunia juga bergerak cepat. Angka eskalasinya juga naik," tutur Dany.

Mantan CEO PT Pertamina Bina Medika itu menjelaskan, menurut framework-nya, ketika Uji Klinis I dan Uji Klinis II sudah dilangsungkan, Emergency Use Authorization (EUA) atau Izin Penggunaan Darurat sudah bisa diterapkan sambil menunggu Uji Klinis III selesai pada Juni-Juli 2021.

Kebijakan ini sudah dijalankan oleh China.

Baca juga : Golkar Apresiasi Kerja Pemerintah Tangani Covid-19

"Tapi, kita memilih tidak memberlakukan itu. Kita lihat dulu kejadiannya di lapangan seperti apa. Makanya, kami berangkatkan BPOM, MUI, dan Kementerian Agama ke China. Kita lihat dulu proses manufakturnya. Setelah itu, barulah izin penggunaan darurat bisa kita pertimbangkan," jelas Dany.

"Meski Uji Klinis III berlangsung sampai Juni-Juli 2021, Izin Penggunaan Darurat bisa dipakai, sekalipun belum ada izin edar. Itu kalau In Term Report (ITR) audah keluar. ITR ini diterbitkan oleh lembaga riset, Unpad, dan Bio Farma. Sedangkan Izin Penggunaan Darurat, diterbitkan oleh BPOM," imbuhnya.

Lalu, kapan kira-kira Izin Penggunaan Darurat itu terbit?

Baca juga : Soal Biaya Keamanan, Harry dan Meghan Tak Punya Rencana Minta Bantuan Pemerintah AS

"Kita melihat para researcher, sesuai apa yang disampaikan Komite Pemasehat Ahli Imunisasi Nasional dari ITAGI. Perkiraannya, akhir Desember. Jadi, kita tunggu saja. Bagaimana hasil kunjungan BPOM, MUI, dan Kementerian Agama ke China. Kita lihat nanti rekomendasinya seperti apa," papar Dany. 

"BPOM sangat dapat dipercaya, obyektif, dan akuntabel. Sehingga, kita tak perlu ragukan integritas lembaganya, untuk dapat memberikan rekomendasi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat," tegasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.