Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Mau Nahan 2 Kepala Daerah

Firli Unjuk Gigi

Rabu, 11 November 2020 07:22 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Tedy O. Kroen/RM)
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Tedy O. Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sepinya tangkapan koruptor membuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  anjlok. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasa identik dengan KPK, jarang dilakukan saat lembaga itu dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri.

Tapi kemarin, Firli unjuk gigi. Katanya, KPK mau nahan 2 kepala daerah. Pernyataan Firli ini bukan disampaikan dalam konferensi pers resmi saat mengumumkan perkembangan kasus di KPK. Firli bicara dalam acara pembekalan calon kepala daerah Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur, di Batam, kemarin.

Baca juga : Ketua KPK: Dua Kepala Daerah Akan Ditahan Pekan Depan

Awalnya, eks Kapolda Sumsel ini membeberkan banyaknya kepala daerah yang tertangkap korupsi di tahun politik. Pada 2018, 22 kepala daerah diciduk KPK. “Pilkada 2018 itu tertinggi,” tutur Firli di ruang rapat Hotel Radisson Golf and Convention Center, Kota Batam. Sementara tahun ini, sudah tiga kepala daerah yang ditahan KPK. Terbaru, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman yang terjerat kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya 2018.

Setelah itu, barulah Firli membocorkan akan ada dua kepala daerah yang ditahan komisinya. Namun eks Deputi Penindakan KPK itu tidak menyebutkan identitasnya. “Nanti minggu de pannya ada pak. Bapak lihat saja nanti. Minggu depannya ada lagi, bupati dan walikota,” ungkapnya.

Baca juga : Halal: Kenapa Kalah Dari Brasil?

Firli memastikan, komisinya bakal tetap mengusut kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah, meski proses Pilkada tengah berjalan. Diingatkannya, hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. “Penegakan hukum tidak akan terganggu oleh pelaksanaan Pilkada,” tegas Firli.

KPK tidak akan kesulitan melacak dugaan korupsi yang dilakukan kepala daerah. Kenapa? Soalnya, biasanya yang melapor, justru orangorang ter dekat kepala daerah itu. Pernah, seorang bupati ditangkap KPK karena dilaporkan istrinya. “Kira-kira kenapa?” tanya Firli kepada para hadirin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.