Jokowi Marah Lagi... Ini Yang Ke-6 Kalinya

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi kembali marah ke anak buahnya. Penyebabnya, Jokowi merasa masih ada menteri yang bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi Corona.

Kemarahan Jokowi ini muncul saat memberi arahan di Rapat Koordinasi (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara virtual dari Istana Bogor, kemarin. Rakor ini dihadiri 2.813 peserta dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Para kepala daerah, dari gubernur sampai bupati/wali kota, ikut hadir. 

Sedangkan dari anggota kabinet, yang hadir antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca juga : Jokowi Puji Kiprah Muhammadiyah Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Jokowi menegaskan, ingin ada perubahan sistem kerja kementerian/lembaga di tengah pandemi Covid-19. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, sistem kerja kementerian/lembaga masih normal. Biasa-biasa saja. 

“Dalam kondisi yang darurat seperti ini masih bekerja dalam channel yang ordinary, biasa-biasa saja, normal-normal saja. Belum berganti ke channel yang extraordinary," omel Jokowi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) juga belum berubah. Akibatnya, pengadaan barang dan jasa di pemerintahan berjalan lamban. Padahal, pengadaan barang pemerintah itu penting untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Di tengah ekonomi sulit saat ini, salah satu sumber yang paling diharapkan adalah dari belanja pemerintah.

Baca juga : Bioskop Buka Lagi, Film 5 CM Bakal Tayang Ulang

Jokowi mengingatkan, belanja pemerintah di kuartal II-2020 anjlok hingga minus 6 persen. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi melorot tajam hingga minus 5,32 persen. Baru di kuartal III-2020, belanja pemerintah naik positif sekitar 9 persen. Hasilnya, pertumbuhan membaik menjadi minus 3,49 persen.

Praktis, tinggal sekitar sebulan lagi sisa waktu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara, masih banyak pengadaan barang dan jasa masih dalam proses. Jokowi lalu mencontohkan di bidang konstruksi. "November itu masih Rp 40 triliun dan itu adalah konstruksi, terus nanti kalau misalnya itu jadi barangnya kayak apa? Kalau bangunan ya ambruk, kalau jembatan ya ambruk," omelnya lagi.

LKPP sebagai lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah juga diminta Jokowi berubah dan berani melakukan banyak terobosan. Mulai dengan memanfaatkan teknologi super modern dan membangun sistem pengadaan yang real time untuk memonitor transaksi di setiap kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.

Baca juga : Jokowi Ajak ASEAN Dan India Perkuat Kerja Sama

"Berpijak pada data-data tersebut, para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini," terangnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.