Pemerintah Percepat Pembangunan Bendungan Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Infrastrukrur dan Investasi Sukriansyah S. Latief menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait singkronisasi kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan di Jawa Timur Tahun 2020.

Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ini digelar Novotel Solo, mulai berlangsung Kamis hingga Jumat, 26-27 November 2020.

Dalam paparannya, Sukriansyah S Latief menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan air.

Baca juga : Menko Polhukam: Pelaku Lagi Diburu, Tokoh Agama Harus Ngademin Suasana

Hal ini berdampak serius pada ketahanan nasional dan daya saing apabila ketersediaan sumber daya air tidak dikelola dengan baik. “Bendungan mempunyai peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan air, selain itu bendungan juga sebagai prasarana penahan banjir. Dan saat ini pemanfaatan bendungan juga sudah berkembang menjadi destinasi pariwisata,” jelas pria yang akrab disapa UQ ini.

UQ menegaskan ketahanan pangan, sumberdaya air, dan pengendalian banjir saat ini menjadi perhatian pemerintah. Landasan itulah kemudian mendorong pemerintah memasukkan program pembangunan bendungan ke dalam proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan PSN.

UQ menjelaskan, terdapat dua permasalahan yang umumnya dihadapi dalam masalah pembangunan infrastruktur, termasuk bendungan, yaitu masalah teknis pembangunan dan masalah pengadaan tanah.

Baca juga : Barcelona Vs Osasuna, Blaugrana Sekarat

“Saya yakin dan percaya terkait masalah teknis pembangunan, bapak/ibu dengan latar belakang insinyur pasti lebih mengerti. Permasalahan teknis tentu akan berhubungan nantinya dengan kemen PUPR,” lanjutnya.

Yang justru menjadi permasalahan, kata Sukriansyah, biasanya yang menghambat proses penyelesaian pembangunan bendungan adalah terkait masalah pengadaan tanah dan permasalahan non teknis di luar konstruksi.

Adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, maka Pengadaan Tanah masyarakat, pada umumnya tidak menjadi masalah. "Justru biasanya yang menjadi masalah adalah pengadaan tanah instansi, terutama masalah pengadaan tanah kehutanan untuk kasus Bendungan,”imbuhnya.

Baca juga : PGI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Pembunuhan Sigi

Sebagaimana diketahui, di Jawa Timur, terdapat 6 pembangunan bendungan yang perlu menjadi perhatian, yaitu: Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Bendungan Gonseng di Kabupaten Bojonegoro, Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, dan Bendungan Tugu serta Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek.

“Pada prinsipnya kami dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden ingin lebih mengetahui apa kendala, dan permasalahan yang bapak/ibu hadapi dalam PSN atau proyek strategis nasional ini, kami dari Staf Khusus Wakil Presiden siap untuk kemudian membantu memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah,” pungkasnya.

Adapun pembicara lain yang hadir dalam kegiatan ini adalam Gembong Prijono, mantan sekjen kementerian PU, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Solo dan Brantas serta para Kepala Dinas dari Pemprov Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Bojonegoro, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, dan Trenggalek, serta undangan lainnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.