Menteri Agama Baru Ikuti Jejak Menteri Agama Lama

RM.id  Rakyat Merdeka - Baru juga dilantik, Menteri Agama baru Yaqut Cholil Qoumas sudah bikin kontroversi soal Syiah dan Ahmadiyah. Yaqut ikuti jejak Menteri Agama lama, Jenderal TNI (purn) Fachrul Razi yang juga banyak bikin kontroversi.

Di awal menjabat sebagai Menteri Agama sudah, Fachrul membuat statement yang menimbulkan kehebohan. Bukan sekali atau dua kali. Tapi beberapa kali. Bahkan hanya hitungan jam setelah dilantik Presiden Joko Widodo.

Saat itu, Fachrul bilang dirinya bukan Menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama Republik Indonesia yang di dalamnya ada lima agama. Entah lidahnya kepleset atau tidak, yang jelas pernyataan Fachrul itu dianggap tidak pas. Karena bukan lima agama yang diakui di Indonesia, melainkan ada enam agama.

Sepekan kemudian, Fachrul kembali bikin kegaduhan. Dia mengusulkan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai cadar dan celana cingkrang di lingkungan pemerintahan. “Demi alasan keamanan,” terangnya di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Sadar pernyataannya memicu kegaduhan, Fachrul mengklarifikasi rencananya itu hanya usul dan belum jadi keputusan.

Baca juga : Ucapkan Selamat, AHY Doakan 6 Menteri Dan 5 Wamen Baru Sukses Dan Amanah

Memasuki tahun 2020, Fachrul lagi-lagi membuat pernyataan yang memantik keresahan. Kali ini, dia bilang kementeriannya akan melakukan sertifikasi penceramah.

Fachrul beralibi, program tersebut bertujuan untuk mencetak dai yang berdakwah tentang Islam rahmatan lil alamin. Ia pun berharap, ke depannya masjid-masjid bisa diisi oleh para dai-dai bersertifikasi.

Mengetahui pernyataan bosnya menuai kontroversi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin buru-buru meluruskan. Dia memaparkan sertifikasi penceramah tidak seperti sertifikasi profesi.

Terakhir, sebelum di-reshuffle, Fachrul kembali menorehkan tinta hitam di tubuh Kemenag. Kontroversi ini terbilang paling parah di antara sebelum- sebelumnya. Dia bilang, masuknya paham radikal di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) bisa melalui orang yang berpenampilan menarik. Caranya dengan mengirim seorang da’i dan tahfiz cilik ke masjid- masjid. Kondisi ini yang bakal dimanfaatkan sekelompok orang untuk menyebar paham radikal.

Ramai jadi perdebatan publik, Fachrul kembali tak bosan menafsirkan maksudnya. Kali ini, dia lebih mengerti respons publik. Dia pun meminta maaf atas pernyataannya itu. “Saya mohon maaf, saya tidak tahu bahwa itu menjadi konsumsi publik, saya kira itu internal lembaga ASN. Kalau bicara tentang publik pasti saya akan bicara tentang bahasa yang berbeda,” tukasnya.

Baca juga : Pakai Jaket Biru Muda, Menteri Baru Siap Kerja Kapan Saja

Sekarang, Fachrul tak lagi kuasa membuat keonaran mengatasnamakan Kemenag. Sebab, posisinya telah digantikan oleh Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Sayangnya virus kontroversi Fachrul di awal menjabat Menag belum mampu diputus mantan Wakil Bupati Rembang itu.

Apa ucapan kontroversi dari Yaqut? Dia mengatakan, pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Yaqut tidak ingin ada kelompok beragama yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.

Pernyataan Yaqut itu merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas. Terutama bagi mereka yang sudah tersisih dan kemudian menjadi korban persekusi.

Pernyataan ini langsung bikin heboh. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Menag berhati-hati terkait rencananya tersebut.

Sadar omongannya bikin gaduh, Yaqut langsung mengklarifikasinya. Dia menegaskan tak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Ucapannya itu berlaku bagi semua warga negara.

Baca juga : Kalau Nolak Lagi,Sandi Catat Rekor

“Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai menteri agama melindungi mereka sebagai warga negara,” kata Yaqut, kemarin.

Yaqut mengatakan, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Termasuk warga Ahmadiyah dan Syiah yang tidak dikecualikan dalam hal perlindungan hukum itu.
    
Bagaimana tanggapan anggota dewan melihat rentetan pernyataan kontroversi dari Menag lama ke baru? Anggota Komisi VIII DPR, Ali Taher menilai pemerintah tidak punya konsep jelas dalam menangani pandangan radikalisme. Terutama yang berhubungan dengan ormas Islam. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.