Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Ketua Umum GERAH: Hakim Harus Selaraskan Hukum Dan Keadilan
Kamis, 18 Februari 2021 09:56 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Wajah penegakan hukum di dalam negeri akan semakin dinamis dengan kompleksitas dan problematikanya. Oleh karenanya, aparatur memiliki kewajiban untuk tidak hanya melaksanakan penegakan hukum, tapi juga menghadirkan keadilan. Hakim adalah salah satu ujung tombaknya
Ketua Umum Gerakan Reformasi Hukum Indonesia (GERAH) T Taufiq Lubis menegaskan, kekuasaan dan kewenangan hakim harus dioptimalkan menjadi garda terdepan untuk menghadirkan keadilan sejati dan menjawab kebutuhan berhukum rakyat Indonesia.
Baca juga : Bamsoet Dorong MA Maksimalkan Penerapan e-Court Dan e-Litigation
"Hakim dalam memutus perkara hendaknya tidak hanya terpaku kepada aturan normatif saja. Tapi juga harus berpikir secara holistik, progresif, dan komprehensif dengan mengedepankan nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan human right dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Tentunya harus berdasar juga pada bukti-bukti dan fakta persidangan, alias tidak hanya berdasar kepada keyakinan hakim semata," katanya, melalui siaran pers, Kamis (18/2).
Semangat ini, lanjut Taufiq, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Aturan ini mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menetapkan putusannya, hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada negara, dan masyarakat pencari keadilan.
Baca juga : Ketua PBNU: Revisi UU ITE Harus Tetap Atur Ujaran Kebencian
Taufik menambahkan, penegakan hukum selayaknya juga berorientasi pada pertumbuhan keadilan ekonomi demi bertumbuhnya harapan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. "Pengusaha adalah aset negara. Negara wajib melindungi dari kegagalan sistem yang mengakibatkan banyak pengusaha tersandung hukum," katanya.
Saat ini, lanjut dia, ada tren kalangan pengusaha diseret-seret dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terkesan dipaksakan. Sehingga berpotensi menghambat aliran investasi.
Baca juga : Wapres: Vaksinasi Merupakan Wujud Pengamalan Pancasila
"Peran MA (Mahkamah Agung) sebagai benteng terakhir sistem peradilan di Indonesia akan sangat menentukan. Sehingga ke depannya tidak menjadi momok bagi kalangan dunia usaha untuk berinvestasi di Indonesia, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya. [TIF]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya