Dewan Pers

Dark/Light Mode

Ketua Umum GERAH: Hakim Harus Selaraskan Hukum Dan Keadilan

Kamis, 18 Februari 2021 09:56 WIB
Ketua Umum Gerakan Reformasi Hukum Indonesia (GERAH) T Taufiq Lubis (Foto: Istimewa)
Ketua Umum Gerakan Reformasi Hukum Indonesia (GERAH) T Taufiq Lubis (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wajah penegakan hukum di dalam negeri akan semakin dinamis dengan kompleksitas dan problematikanya. Oleh karenanya, aparatur memiliki kewajiban untuk tidak hanya melaksanakan penegakan hukum, tapi juga menghadirkan keadilan. Hakim adalah salah satu ujung tombaknya

Ketua Umum Gerakan Reformasi Hukum Indonesia (GERAH) T Taufiq Lubis menegaskan, kekuasaan dan kewenangan hakim harus dioptimalkan menjadi garda terdepan untuk menghadirkan keadilan sejati dan menjawab kebutuhan berhukum rakyat Indonesia.

Berita Terkait : Bamsoet Dorong MA Maksimalkan Penerapan e-Court Dan e-Litigation

"Hakim dalam memutus perkara hendaknya tidak hanya terpaku kepada aturan normatif saja. Tapi juga harus berpikir secara holistik, progresif, dan komprehensif dengan mengedepankan nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan human right dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Tentunya harus berdasar juga pada bukti-bukti dan fakta persidangan, alias tidak hanya berdasar kepada keyakinan hakim semata," katanya, melalui siaran pers, Kamis (18/2). 

Semangat ini, lanjut Taufiq, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Aturan ini mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menetapkan putusannya, hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada negara, dan masyarakat pencari keadilan. 

Berita Terkait : Ketua PBNU: Revisi UU ITE Harus Tetap Atur Ujaran Kebencian

Taufik menambahkan, penegakan hukum selayaknya juga berorientasi pada pertumbuhan keadilan ekonomi demi bertumbuhnya harapan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. "Pengusaha adalah aset negara. Negara wajib melindungi dari kegagalan sistem yang mengakibatkan banyak pengusaha tersandung hukum," katanya. 

Saat ini, lanjut dia, ada tren kalangan pengusaha diseret-seret dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terkesan dipaksakan. Sehingga berpotensi menghambat aliran investasi. 

Berita Terkait : Wapres: Vaksinasi Merupakan Wujud Pengamalan Pancasila

"Peran MA (Mahkamah Agung) sebagai benteng terakhir sistem peradilan di Indonesia akan sangat menentukan. Sehingga ke depannya tidak menjadi momok bagi kalangan dunia usaha untuk berinvestasi di Indonesia, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya. [TIF]