Peneliti : Pembelajaran Tatap Muka Bukan Solusi Tepat

RM.id  Rakyat Merdeka - Tidak hanya memprioritaskan vaksinasi, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan protokol kesehatan yang baik dan benar sebelum diselenggarakannya pembelajaran tatap muka (PTM).

Wacana PTM kembali mengemuka karena proses vaksinasi untuk para guru sudah dimulai.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Nadia Fairuza menyebutkan, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), baru 52,42 persen sekolah yang sudah mengisi daftar periksa terkait kesiapan fasilitas penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Berarti masih cukup banyak sekolah yang masih belum memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan PTM,” tegas Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima RM.id, Rabu (24/3/2021).

Ia menambahkan, walaupun vaksinasi diprioritaskan untuk para guru, sektor pendidikan tidak boleh hanya berpuas diri dengan hal ini. Faktanya, apabila pembukaan sekolah akan dilakukan, peluang penularan Covid-19 tetap ada.

Baca juga : Selamat Dari Corona, Lukaku Jadi Tumpuan

Selain itu, guru-guru yang tidak memenuhi persyaratan seperti memiliki tekanan darah tinggi maupun penyakit komorbid tidak dapat mengikuti program vaksinasi.

Peserta didik yang berjumlah lebih kurang 45 juta dan orang tua murid secara umum bukan menjadi prioritas dalam program vaksinasi pada saat ini.

Distribusi vaksin juga belum merata karena Indonesia masih akan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi.

Hal ini Kata Nadia, berpotensi besar memiliki dampak pada proses vaksinasi guru dan peserta didik di berbagai daerah di Indonesia.

Dapat diperkirakan bahwa perkembangan proses vaksinasi akan berbeda-beda di tiap daerah dan akan berpengaruh pada kesiapan tiap daerah untuk melakukan PTM pada tahun ajaran mendatang.

Baca juga : Turki Vs Belanda, Cahaya Bulan Sabit Terancam Pudar

Berdasarkan keterangan dari Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), vaksinasi Covid-19 bagi guru, dosen dan tenaga pendidik berjalan lambat. Beberapa daerah melaporkan masih banyak guru yang belum menerima vaksin.

Selain data dari survei yang diadakan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) kepada 2.406 guru, ada sekitar 8,27 persen guru yang tidak bersedia divaksinasi.

Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh yang tidak hanya dilakukan oleh sekolah, namun juga Dinas Kesehatan, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), dan juga Dinas Pendidikan setempat.

Tidak menutup kemungkinan pula proses vaksinasi dapat berjalan lebih lambat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. Jika jumlah guru, dosen, dan tenaga pendidik yang divaksin masih seperti sekarang, maka PTM massal pada tahun ajaran baru bukanlah solusi yang tepat.

Menurut Nadia, pemerintah juga perlu memperhitungkan adanya kemungkinan guru-guru yang tidak terdata dalam skema vaksinasi akibat data yang belum diperbaharui secara berkala.

Baca juga : Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka, Dede Yusuf: Asal Sesuai Prokes Dan Izin Pemda

“Oleh karena itu, Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan proses vaksinasi dan membantu memberikan asistensi bagi Dinas Pendidikan yang membutuhkan,” terang Nadia.

Secara keseluruhan, wacana PTM pada tahun ajaran 2021/2022 masih akan sulit direalisasikan secara masif mengingat adanya perbedaan kapasitas tiap daerah dalam mengelola proses vaksinasi guru dan tenaga pendidik, kesiapan infrastruktur untuk memenuhi protokol kesehatan yang telah disyaratkan oleh Kemendikbud.

“Kemungkinan besar wacana PTM masih akan bergantung pada keputusan dari Pemerintah Daerah sama seperti sebelumnya,” kata Nadia. [FAZ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.