Situasi Covid Belum Aman, Pemkab Pati Minta Warganya Jangan Mudik Dulu

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengimbau warganya yang berada di rantau, agar tidak mudik ke kampung halaman. Demi menghindari penyebaran Covid-19. Karena situasinya masih rawan Covid.

Terlebih, belum lama ini, terjadi klaster di sebuah perumahan, yang dipicu kegiatan shalat Tarawih.

"Aturan Pemerintah Pusat sudah benar melarang. Kami juga sudah mengimbau warga Pati di perantauan, baik di Surabaya, Jakarta maupun daerah lainnya agar jangan mudik dulu. Karena situasi saat ini belum benar-benar terbebas dari Covid-19," kata Bupati Pati Haryanto seperti dikutip Antara, Minggu (9/5).

Kalaupun tidak bisa pulang, katanya, mereka bisa mudik secara virtual dengan melakukan video call terhadap keluarganya di Pati.

Baca juga : Puan Tinjau Larangan Mudik Di Tiga Provinsi

"Jangan karena kesenangan yang bersifat sebentar, tapi ketika terpapar sakitnya tentu berlama-lama," ujarnya.

Haryanto mengungkap, jumlah pemudik tahun ini, belum sebanyak tahun 2020 yang mencapai 11.000-an orang.

Saat ini, baru tercatat ada 2.000-an pemudik hingga tanggal 8 Mei 2021.

Semua pemudik tersebut juga sudah menjalani tes cepat (rapid test) antigen, karena petugas mendatangi rumah warga.

Baca juga : Pelni Hanya Angkut 410 Penumpang Non Mudik

Klaster pemudik sebelumnya di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, yang tercatat ada 39 orang dinyatakan positif Covid-19, kini sudah sehat semua.

Klaster tersebut, berawal dari syukuran dari keluarga pemudik usai membeli mobil, kemudian terjadi penularan Covid-19.

Harapannya, kasus ini menjadi pembelajaran bagi warga Pati untuk waspada dan sementara waktu tidak mudik ke kampung halamannya.

Sebanyak 15 pekerja migran dari Malaysia juga diminta melakukan tes usap tenggorokan (swab) untuk memastikan bebas Covid-19 dan menjalani isolasi selama lima hari di Surabaya, baru boleh pulang ke Pati setelah dinyatakan negatif Covid-19.

Baca juga : Atasi Masalah Sampah, Pemda Diminta Bangun PSEL

Untuk mencegah muncul klaster pemudik, maka pemerintah desa bersama Satgas Jogo Tonggo, bidan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dilibatkan dalam pendataan pemudik.

Mereka juga dilatih melakukan rapid test antigen karena sebelumnya disediakan 11.000 alat rapid test antigen. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.