PPKM Mikro Dinilai Pas Digabungin Dengan Dana Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dianggap tepat jika bisa disinergikan dengan penyaluran Dana Desa. PPKM Mikro memiliki koordinasi yang terstruktur dari pusat hingga ke tingkat desa.

Direktur Rumah Reformasi Kebijakan Riant Nugroho menjelaskan, kondisi ekonomi masyarakat di pedesaan belum pulih sepenuhnya akibat Covid-19.

Karena itu, Dana Desa masih dibutuhkan. Untuk memaksimalkan penyaluran dana desa agar tepat sasaran maka pemberiannya bisa digabung dengan PPKM Mikro.

"Ingat kita punya PPKM Mikro itu bisa diarahkan ke sana," tutur Riant dalam keterangannya, di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Mengintip Sertijab Ketua Gabungan Jalasenastri Mabesal

Dengan PPKM Mikro transparansi penyaluran Dana Desa di tengah masyarakat juga bisa lebih transparan. Sasarannya jelas. Selain itu, dia juga menyarankan perlunya pembentukan tim khusus untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi desa akibat Covid-19.

"Harus disiapkan komponen pemberdayaan ekonomi, tim itu nanti itu diisi oleh orang-orang yang mengetahui bagaimana strategi untuk menjadi mandiri, selamat dari kondisi pandemi dan krisis," paparnya.

Sementara itu, kegiatan bisnis di desa yang masih bertahan di tengah pandemi Covid-19 mesti terus didukung. Terutama, aktivitas pertanian.

"Pemimpin ekonomi di masa Covid-19 itu seharusnya bukan di industri besar tetapi di pedesaan. Di sana banyak para pelaku usaha kecil di bidang pertanian yang masih bertahan," tutur Riant.

Baca juga : PKS Mulai Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Menurutnya, bantuan desa ini harus menjadi jaminan sosial pedesaan. Karena itu, bantuan itu harus diberikan kepada yang tidak bisa makan atau yang benar-benar fakir miskin.

Lagipula, Riant menyebut, pemerintah belum mempunyai kebijakan yang membuat skenario kapan Dana Desa bisa diberhentikan. "Karena tujuan Dana Desa adalah untuk memandirikan bukan untuk meninabobokan masyarakat desa," tegasnya.

Terpisah, Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Luthfy Latief menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi, anggaran Dana Desa pun dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial lewat program Bantuan Dana Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD).

Rincian pencairan BLT DD. Pada Januari 2021, dana sebesar Rp 1,28 triliun telah disalurkan kepada lebih dari 4,27 juta keluarga. Bulan berikutnya, Rp 850 miliar diterima oleh 2,8 juta keluarga.

Baca juga : Petani Sawit Minta Revisi Pungutan Dana Sawit

Sementara pada April disalurkan Rp 294 miliar kepada 980 ribu penerima, dan pada Mei telah dicairkan Rp 159 miliar kepada 531 ribu penerima.

"Di tahun 2021 ini, melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran Dana Desa kita titik beratkan pada tiga hal, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi," ungkap Luthfy.

BLT DD disebutkan dirancang untuk membantu masyarakat desa yang membutuhkan, seperti mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, atau mereka yang belum terdata dalam kelompok penerima bantuan sosial lain, serta yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.

Luthfy pun mengajak para pemangku kepentingan lain untuk turut mengawal penyaluran BLT DD agar penerima bantuan, tepat sasaran. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.