Soal Produk Nestle Yang Diberitakan Tidak Sehat, BPKN Gelar Pertemuan Simultan Dengan BPOM

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberitaan Financial Times.terkait bocornya dokumen internal Nestle, banyak menjadi diskursus publik.

Dokumen tersebut berisi pernyataan petinggi Nestle Global, yang menyebut lebih dari 60 persen produk Nestle tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku, atau produknya tidak sehat.

Produk tersebut dinilai tidak memenuhi standar Australia Health Rating System, dengan ambang batas poin 3,5.

Pemberitaan itu terkait pencantuman kandungan gizi produk, khususnya kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) sebagai salah satu faktor risiko penyebab penyakit tidak menular (PTM), jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.

Untuk meredam keresahan informasi yang beredar di masyarakat, hari ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan pertemuan secara simultan dengan PT Nestle Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Baca juga : Gandeng Ponpes Tebuireng, BTN Gelar Pelatihan Santri Developer

Terkait hal tersebut, Ketua BPKN Rizal E Halim meminta masyarakat tetap tenang dan bijak, ketika melakukan konsumsi.

Periksa label dan berbagai informasi yang tertera pada kemasan.

"Pemberitaan tersebut perlu diklarifikasi baik oleh otoritas terkait seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan juga “honest” dari pelaku usaha, demi melindungi masyarakat Indonesia," kata Ketua BPKN, Rizal E Halim.

"Semoga, hasil koordinasi ini nantinya dapat digunakan untuk klarifikasi publik, khususnya terkait pemberitaan FT tersebut," imbuhnya.

Dalam visi misi Presiden Jokowi, seluruh perangkat pemerintah diminta dapat bekerja secara proaktif. Meninggalkan kebiasaan lama, dan mengedepankan pelayanan pada masyarakat. Apalagi, jika terkait dengan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Baca juga : LIB Gelar Pertemuan Virtual Dengan Klub Liga 1 Dan 2

Rizal berpendapat, arahan Presiden ini tentunya cukup jelas untuk ditindaklanjuti di masing masing sektor. Sehingga, akselerasi berbagai program pemerintah bisa ditingkatkan.

Dalam permasalahan ini, BPKN mengusulkan untuk melakukan pendekatan– pendekatan label di kemasan, agar mudah dipahami konsumen. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat, baik dari sisi pelaku usaha maupun otoritas terkait.

BPKN dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan kembali dengan BPOM dan PT Nestle, untuk mendapatkan informasi data – data terkait produk kemasan, dan dari hasil penelitian BPKN.

"Koordinasi ini akan menjadi salah satu referensi bagi BPKN, dalam memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden terkait permasalahan nilai gizi khususnya kandungan GGL pada makanan dan minuman dalam kemasan. Sehingga dapat memitigasi risiko ke depannya bagi rakyat Indonesia," papar Rizal.

Memang persoalan kelebihan GGL relatif sulit ditemukenali dalam waktu singkat, karena dampaknya perlahan dalam beberapa waktu ke depan.

Baca juga : Ganjar Dukung Ide Sri Sultan Hamengkubuwono X

"Kita tidak ingin generasi muda menghadapi persoalan yang sebenarnya sedang dialami generasi saat ini seperti penyakit diabetes, jantung, hipertensi, dan lain sebagainya," ujar Rizal.

BPKN juga mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen bersama otoritas dan seluruh stakeholder produk pangan makanan dan minuman, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman akan informasi nilai gizi. Khususnya, kandungan GGL pada makanan dan minuman dalam kemasan. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.