Obat Darurat Belum Mujarab

RM.id  Rakyat Merdeka - Hampir sepekan “disuntikkan”, obat darurat penanganan Corona bernama: Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, belum terbukti mujarab. Meski begitu, pemerintah memperluasnya ke luar Jawa-Bali.

Pengumuman PPKM Darurat di luar Jawa-Bali tersebut disampaikan Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, kemarin.

Hadir dalam acara itu hadir juga Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah.

Airlangga mengatakan, PPKM Darurat di luar Jawa Bali diterapkan di 15 kabupaten/kota. Yaitu Kota Tanjung Pinang, Singkawang, Padang Panjang, Balikpapan, Bandar Lampung, Pontianak, Manokwari, Sorong, Batam, Bontang, Bukittingi, Berau, Padang, Mataram, dan Medan.

Baca juga : Kepala Daerah Kudu Waspada!

PPKM Darurat ini mulai berlaku 12 Juli sampai 20 Juli. Airlangga mengatakan, ada empat pertimbangan PPKM Darurat di 15 daerah ini. Berdasarkan asesmen pemerintah, 15 daerah ini berada di level 4, tingkat keterisian kamar di RS untuk pasien Corona di atas 65 persen, kasus aktif meningkat signifikan, dan capaian vaksinasi di bawah 50 persen.

“Pengaturan pembatasan kegiatan tersebut, ini mengikuti PPKM Darurat yang ada di Jawa dan Bali,” kata Airlangga.

Secara umum, aturan PPKM Darurat di 15 daerah ini sama dengan aturan di Jawa-Bali. Airlangga juga mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dialokasikan sebagai bantuan sosial bagi masyarakat di 15 kabupaten/kota itu. Misalnya bantuan beras dari Bulog sebesar 10 kilogram yang akan diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 10 juta Program Keluarga Harapan (PKH), dan 10 juta KPM program Bantuan Sosial Tunai (BST)

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengingatkan, kepada semua Kepala Daerah di luar Jawa-Bali, khususnya yang menjalankan PPKM Darurat, agar meningkatkan pelaksanaan Testing, Tracing, Treatment (3T). Dimana target testing minimal per hari sudah ditetapkan pada Instruksi Mendagri.

Baca juga : 12-20 Juli, 15 Kabupaten/Kota Di Luar Jawa Bali Nyusul PPKM Darurat

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah memberikan empat rekomendasi agar kebijakan PPKM Darurat di luar Jawa Bali berjalan efektif. Empat kebijakan itu adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, memaksimalkan fungsi posko untuk mendorong kepatuhan protokol kesehatan, penegakan disiplin serta 3T, dan vaksinasi level desa/kelurahan. Yang tak kalah penting penegakan disiplin, pembubaran kerumunan. Kebijakan terakhir adalah pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Bagaimana tanggapan epidemiolog soal peluasan PPKM Darurat? Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, PPKM Darurat Jawa-Bali belum mujarab menekan penyabaran Corona. Pasalnya tak banyak perubahan yang signifikan falam menahan mobilitas masyarakat.

Memang, kata dia, efektivitas PPKM Darurat baru bisa dilihat setelah 20 Juli. “Karena nggak ada yang berbeda signifikan, potensi perburukan masih akan terus terjadi,” kata Dicky saat dihubungi, tadi malam.

Baca juga : Pemerintah Terapkan PPKM Darurat Di 15 Daerah Luar Jawa-Bali, Ini Daftarnya

Dicky misalnya menyoroti aturan work from office (WFO) atau bekerja dari kantor untuk sektor esensial yang berlaku maksimal 50 persen. Menurut Dicky, sebaiknya seluruh pekerja kantoran dengan gaji tetap bekerja dari rumah. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.