Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Sebelumnya
Poin keenam, Jokowi mengkritik soal komunikasi publik yang disampaikan anak buahnya. Menurutnya, di tengah tingginya kasus Corona dan tingginya angka kematian, komunikasi para pejabat itu harus yang bisa menenangkan dan menumbuhkan optimisme.
“Jangan bikin rakyat panik. Apalagi soal urusan perut, kita harus hati-hati,” pesannya.
Terakhir, Jokowi meminta kepada anak buahnya untuk memikirkan kembali soal PPKM Darurat. Menurutnya, publik bertanya-tanya, apakah PPKM Darurat ini akan diperpanjang atau tidak.
Baca juga : Jokowi: Pemulihan Kesehatan Harus Didahulukan
“Ini masalah sensitif, harus diputuskan secara jernih dan tepat. Kalau diperpanjang sampai kapan?” tegasnya.
Beragam poin yang disampaikan Jokowi ini langsung mendapat respon dari kalangan di luar Istana. Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani sependapat, masyarakat yang terdampak PPKM Darurat kudu mendapat perhatian. Dengan begitu, ketaatan masyarakat tidak terganggu oleh stok bahan pangan di rumah. Ketika daput ngebul, pasti masyarakat tidak keluar rumah.
“Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu,” ujarnya.
Baca juga : Purworejo Paling Oke Terapkan PPKM Darurat Se-Jateng
Sekjen Gerindra ini mengkritik adanya perbedaan PSBB dengan PPKM Darurat saat ini. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak. Sehingga daya beli mereka tertopang, meski kesulitan ekonomi juga dirasakan.
Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengamini apa yang menjadi warning Presiden ke anak buahnya. Dia pun tidak setuju, kalau petugas di lapangan bertindak kasar pada rakyat.
Menurutnya, tidak semua orang harus dilarang untuk mencari nafkah. Para pekerja informal atau non pegawai, tentu tidak bisa dipaksa untuk kerja dari rumah.
Baca juga : Pakar Parenting: Kunci Mendidik Anak di Masa Pandemi, Ibu Harus Bahagia
“Pekerja informal boleh keluar, cari duit. Tapi pakai masker, diajarin (prokes). Pelaku UMKM itu harus bisa bekerja seperti biasa. Yang nggak boleh itu karyawan, pegawai negeri. Mereka bisa kerja dari rumah, tetap mendapat gaji bulanan,” pungkasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya