Dark/Light Mode

Menko Airlangga Sebut Warga Luar Jawa-Bali Belum Patuh Prokes

Senin, 2 Agustus 2021 23:47 WIB
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah sangat mengapresiasi pengertian dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang telah dilakukan beberapa kali. 

Sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun masih belum sampai pada tahap yang aman untuk langsung mencabut pembatasan mobilitas atau kegiatan masyarakat.

”Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada 3 pilar utama yaitu, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi, Penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat, dan  Testing, tracing dan treatment (3T) secara massif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto melalui keterangannya, Senin (2/8)

Selain itu, Pemerintah kata Airlangga juga fokus menjaga Bed Occupancy Rate (BOR), menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen. 

Berita Terkait : Airlangga: PPKM Level 4 Lanjut Di 21 Provinsi Luar Jawa Bali

Saat ini, Pemerintah mewaspadai ancaman meluasnya penyebaran varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus berdasarkan data per 31 Juli. Juga beberapa indikator utama lain yang masih fluktuatif, terutama untuk kasus konfirmasi dan positivity-rate, yang masih sangat tergantung pada jumlah testing harian. 

“Dengan mempertimbangkan angka yang masih fluktuatif dan situasi yang masih sangat dinamis, Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan penerapan PPKM Level 4, dari 3 hingga 9 Agustus 2021, dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat,” ungkap Menko Airlangga. 

Kemudian, Pemerintah juga mendorong pelaksanaan 3M yang lebih masif, karena berdasarkan laporan pemantauan perubahan perilaku yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan penggunaan masker pada Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali masih relatif rendah. “Masih terdapat 71 Kabupaten/Kota dengan tingkat kepatuhan <75%,” ujarnya. 

Karena itu, Satgas Pusat dan Satgas Daerah bersama TNI/Polri akan fokus untuk menegakkan kepatuhan di Kabupaten/Kota PPKM Level 4, dengan tingkat kepatuhan rendah.

Baca Juga : Wapres: Jangan Egois Kewilayahan Cegah Covid-19 Di Jabodetabek

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian kasus Covid-19 sebagai prioritas utama, namun aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, juga tetap diperhatikan. 

“Pemerintah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, bantuan untuk UMK dan PKL/ Warung, serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak,” tuturnya.  

Adapun program bansos telah digulirkan oleh Pemerintah. Pertama  Program PKH yang hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp 5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta KPM. 

Kedua, Kartu sembako pada Juli terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM; dan Ketiga, Program BLT Desa realisasi Rp 1,48 triliun untuk
2,18 juta KPM. 

Baca Juga : PPKM Diperpanjang, Airlangga: Sudah Ada Perbaikan, Tapi Belum Aman

Demikian juga untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mulai berjalan, dan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah mulai diluncurkan oleh Presiden pada 30 Juli lalu.

Sementara, realisasi program PEN hingga 30 Juli 2021 adalah sebesar Rp 305,5 triliun, atau sudah sebesar 41 persen dari Pagu Rp 744,75 triliun.

Adapun rincian realisasi Program PEN  yaitu klaster kesehatan realisasinya sebesar Rp 65,55 triliun dari pagu sebesar Rp 214,95 triliun, Klaster Perlindungan Sosial, realisasi sebesar Rp 91,84 triliun dari pagu sebesar Rp 186,64 triliun, Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi realisasi Rp 52,43 triliun dari pagu sebesar Rp 162,40 triliun, Klaster Program Prioritas realisasi Rp 47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan Klaster Insentif Usaha realisasi Rp 48,35 triliun dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun. [MFA]