Dewan Pers

Dark/Light Mode

Semester I 2021, KPK Supervisi 60 Kasus Korupsi, 11 Di Antaranya Sudah Beres

Selasa, 24 Agustus 2021 16:28 WIB
Gedung KPK. (Foto: Ist)
Gedung KPK. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Supervisi terhadap 60 perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sepanjang semester I 2021.

Sebanyak 11 perkara, atau sekitar 18 persen di antaranya telah dinyatakan lengkap atau mendapat kepastian hukum.

Berita Terkait : Semester I, KPK Selamatkan Duit Negara Rp 22 Triliun

"Hingga akhir Juni 2021, tercatat total 60 perkara yang telah diterbitkan SK Supervisi. 11 di antaranya telah dinyatakan lengkap atau sekitar 18 persen perkara korupsi tersebut telah mendapatkan kepastian hukum," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat menggelar konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/8).

Dia merinci, 11 kasus tersebut terdiri dari enam perkara di wilayah Sulawesi Tengah, yaitu empat perkara pada Satuan Kerja (Satker) Polda Sulteng dan dua perkara pada Satker Kejati Sulteng.

Berita Terkait : Semester I 2021, KPK Balikin Duit Negara Rp 171 M

Kemudian, tiga perkara lainnya pada Satker Polda Papua, dan dua perkara pada Satker Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karyoto menerangkan, tidak semua kasus korupsi dapat seketika disupervisi KPK. Menurutnya, Pimpinan (Perpim) Nomor 1 Tahun 2021 menetapkan empat kriteria perkara yang dapat disupervisi KPK.

Berita Terkait : KPK Periksa 3 Tersangka Kasus Korupsi Tanah Munjul

Kriteria tersebut yaitu, pertama, jika instansi berwenang tidak melaporkan SPDP kepada KPK; kedua, permintaan dari Instansi berwenang; ketiga, kerugian negara yang besar; dan empat, adanya pengaduan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti.

"Antara lain dibuktikan dengan surat perintah penyidikan atau penyelesaian penuntutan telah diterbitkan lebih dari satu tahun atau P-19 minimal dua kali; adanya dugaan penanganan perkara melindungi pelaku sesungguhnya; dugaan penanganan perkara mengandung unsur korupsi; dan adanya campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif," jelas mantan Wakapolda DI Yogyakarta ini. [OKT]