Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Belakangan ini, media sosial alias medsos milik kejaksaan di seluruh Indonesia ramai mengunggah meme bertulisan ‘Corruptors Fight Back’ alias koruptor melawan balik. Meme itu muncul pasca munculnya penilaian negatif masyarakat terhadap kinerja kejaksaan.
Menanggapi aksi kejaksaan tersebut, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengingatkan, fungsi kejaksaan adalah melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan melaksanakan perintah hakim serta putusan pengadilan. Bukan malah membuat meme.
"Seharusnya Kejaksaan menggunakannya untuk memberikan informasi dalam rangka crime prevention, bukan untuk mengklaim perkara yang belum berkekuatan hukum tetap," ujar Fickar kepada wartawan, Selasa (24/8).
Dia pun mengingatkan, salah satu fungsi meme adalah untuk menyebarluaskan informasi positif. Jadi kejaksaan seharusnya membuat meme untuk kegiatan sosialisasi atau crime prevention, bukan mengklaim kinerjanya atas perkara yang belum berkekuatan hukum tetap.
"Kejaksaan itu tugasnya melakukan penegakan hukum. Bukan membuat meme. Jika Kejaksaan harus membuat meme maka buatlah meme tentang sosialisasi penegakan hukum atau perkara-perkara yang sudah inkrah sebagai laporan ringan kepada masyarakat atas kinerjanya," imbuhnya.
Baca juga : Pemerintah Patok Dana Kelolaan Awal Rp 7,3 Triliun
Fickar menyebut, siapapun, termasuk Kejaksaan tidak bisa menghindari kritik, sepanjang kritiknya menyasar kinerja di bidang tugasnya. "Seharusnya justru Kejaksaan harus berterima kasih dan tidak terkesan anti kritik," ucap dia.
Tapi jika meme itu dimaksudkan sebagai pembelaan, maka hal itu tak patut. Kejaksaan seharusnya bekerja sesuai fungsinya untuk mendukung tugas penuntutan. "Bukan justru membuat meme aneh seperti itu dan mengkklaim rakyat dibelakang mereka," beber Fickar.
Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) telah ternodai dengan kasus mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.
"Apapun alasannya bahwa dalam survei itu juga yang paling menonjol adalah penurunan kinerja Kejaksaan Agung karena perkara Pinangki," ujar Boyamin.
Menurutnya, dalam penanganan kasus tersebut, masyarakat menganggap Kejaksaan tidak adil. Ia pun memberikan saran agar ke depannya Jaksa Agung ST Burhanuddin dapat mengkoordinir anggotanya untuk meningkatkan kinerjanya.
Baca juga : Cara Ambil Foto dengan Cara yang Unik dan Lebih Maksimal
"Inilah yang sebenarnya harus segera dibenahi oleh Kejaksaan Agung, dan saya pun mendesak presiden untuk mencopot Jaksa Agung karena menjadikan kasus Pinangki ini berlarut-larut dan menjadikan menjatuhkan kepercayaan masyarakat," kata dia.
Terkait dengan meme yang dibuat Kejaksaan Agung, Boyamin menganggap itu adalah hal yang lucu. Karena seharusnya, Kejaksaan dalam mengambil kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan hasil kerjanya dan menegakkan keadilan.
"Ini sebenarnya harus ditunjukkan dengan kinerja dan nggak udah membuat meme-meme begitu, malah lucu jadinya. Tidak perlu promosi, promosinya kejaksaan itu ya dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi, kerja-kerja keadilan," sarannya.
Diketahui, Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai penjaga undang-undang serta melaksanakan perintah hakim dan putusan pengadilan.
Menurut pengamat kejaksaan Fajar Tri, tugas kejaksaan adalah sebagai penjaga undang-undang serta melaksanakan perintah hakim serta putusan pengadilan. Tidak ada satupun tupoksi kejaksaan yang menyebutkan perannya memproduksi meme.
Baca juga : Bantu Tangani Pandemi, PBSI Gelar Vaksinasi Dan Bakti Sosial
"Tidak ada satupun yang menyebutkan tugas Kejaksaan memproduksi meme. Seperti kita tahu, meme sejatinya adalah suatu ungkapan emosi (senang, sedih, marah), bisa juga suatu maksud, diungkapkan berbentuk tulisan, saat ini di sertakan pada media visual misalnya gambar yang dianggap mewakili perasaan dan maksud tersebut," kata Fajar.
"Seseorang yang menciptakan meme komik umumnya melebay-lebay kan ungkapan perasaan dan maksud yang terkandung di dalamnya. Kejaksaan plis jangan lebay," tandasnya.
Dalam survei terbaru dua lembaga yakni KedaiKOPI dan SMRC,Kejagung mendapatkan banyak sorotan. Bahkan citra Kejaksaan dinilai negatif di mata publik.
Mulai dari pemilihan jaksa yang tidak bersih dari KKN, buruknya sistem pengawasan internal yang berlaku di lingkungan kejaksaan.
Kemudian, ketimpangan penegakan hukum, praktik suap, hingga keraguan publik soal penyitaan aset tersangka Jiwasraya dan Asabri tidak berjalan baik. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
