Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

ICW Harus Profesional, Moeldoko Tak Anti Kritik

Jumat, 10 September 2021 07:45 WIB
Juru bicara Moeldoko center, Gerry Hukubun. (Foto: ist)
Juru bicara Moeldoko center, Gerry Hukubun. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Juru bicara Moeldoko Center, Gerry Hukubun menanggapi, pernyataan kuasa hukum ICW, M Isnur yang mengatakan, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) seharusnya bijak dalam menanggapi kritik, kemudian menyinggung posisi Moeldoko yang merupakan salah satu pejabat teras di Istana Negara, seharusnya menanggapi kritik berdasarkan penelitian dengan argumentasi,

"ICW memposisikan dirinya sebagai lembaga yang mengawasi pemerintahan. Itu tidak salah. Namun, jika ingin menjadi pengawas yang profesional, harus dilakukan dengan cara yang profesional pula," kata Gerry, Kamis (9/9).

Misalnya, kata Gerry, menyebut dugaan terhadap seseorang oknum pejabat atau sebuah institusi, tanpa penelitian yang sesuai dengan metodologi yang profesional dan ilmiah, apalagi hanya informasi yang didapatkan dari sumber media, yang artinya itu bukanlah sebuah penelitian melainkan, hanya kumpulan informasi, maka sangat tidak profesional jika ICW meminta oknum atau institusi yang diindikasikan oleh mereka agar menerima itu sebagai sebuah kritik.

Baca juga : Sasar Profesional Muda, Huawei Kenalkan MatrBook D14

Pernyataan tegas Gerry ini terkait polemik aktivis ICW yang menuding Moeldoko ikut cawe-cawe dan berburu rente dalam proyek pengadaan Invermectin sebagai obat Covid-19. Dalam kasus ini, Moeldoko sudah berkali-kali mengirimkan somasi, tapi ICW tetap tak mau meminta maaf. Moeldoko pun mengancam akan melaporkan aktivis ICW ke Polisi.

"Kritik sangat diperbolehkan dalam pemerintahan demokrasi, namun jika kritik yang dibuat bukanlah kritik yang profesional melainkan hanya sebuah tudingan atau dugaan, maka oknum atau institusi yang dituduhkan tentu mempunyai hak untuk berkeberatan bahkan membawanya ke ranah hukum," tegas Gerry.

Karena sekalipun oknum tersebut adalah seorang pejabat negara, lanjut Gerry, mereka juga mempunyai hak asasi manusia yang patut dijaga. "Karena mereka juga seorang suami seorang ayah, seorang kakek dan mereka pun mempunyai status di masyarakat sebagai seorang warga negara," ujarnya.

Baca juga : Hari Pelanggan Nasional, BP Jamsostek Bagikan Covid Kit

Jangan hanya karena sudah menjadi pejabat negara, Gerry mengingatkan, lantas Hak Asasi Manusia-nya dicabut dengan cara tidak bisa bereaksi, jika dituding dengan dugaan-dugaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Pak Moeldoko sudah memberikan 3 kali kesempatan somasi, namun ICW tetap tidak mau mencabut pernyataannya dan meminta maaf, bahkan terkesan tidak merasa salah dalam hal tuduhan tersebut. Sehingga demi menjaga nama baik, sebagai warga negara yang baik, pak Moeldoko tentu menyerahkan hal tersebut di pihak berwajib."

Bukan karena ingin membalas ICW yang menuding Moeldoko, tegas Gerry, melainkan agar nama baiknya dapat dipulihkan di masyarakat yang sudah terlanjur teropinikan karena pernyataan-pernyataan dari ICW.

Baca juga : KPU Hapus Data NIK Presiden Jokowi Dari Website

"Ini jalan yang terbaik karena selain dapat membuktikan dan memulihkan nama baik pak Moeldoko, ini juga akan menjadi pembelajaran bagi lembaga-lembaga yang memposisikan dirinya sebagai pengawas terhadap pemerintahan, agar dapat lebih berhati-hati dan profesional dalam melakukan pengawasan bahkan tudingan terhadap oknum atau institusi pemerintah,” ujarnya.

Sekali lagi, tegas Gerry, "Pak Moeldoko bukan anti kritik. Beliau sangat terbuka untuk kritik. Beliau senang jika sebuah kritikan itu dapat memperbaiki, membangun serta memberikan solusi."

Jika ada hal yang perlu dilklarifikasikan, Gerry memastikan, bisa melakukan audience atau tatap muka. Sehingga informasi pun jelas. "Jika itu dilakukan, saya pikir ada satu tujuan yang sama antara lembaga pengawas seperti ICW misalnya, maupun oknum atau institusi yang dikritiknya yaitu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi," katanya. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.