Koalisi Jalan Sendiri-sendiri

RM.id  Rakyat Merdeka - Urusan dukung pemerintah, parpol-parpol koalisi memang selalu kompak. Tapi, ketika bicara urusan pemilu, mereka mulai jalan sendiri-sendiri.

Indikasi itu terlihat dari deadlock-nya penentuan tanggal pencoblosan Pemilu 2024, sampai semakin gencarnya kampanye para bakal capres, di akar rumput.

Baca juga : Kemenparekraf Minta Maaf Batal Kasih Bantuan Insentif

Untuk penentuan tanggal pencoblosan, hingga saat ini masih tarik-ulur. Pemerintah ingin pencoblosan dilakukan 15 Mei 2024. Sedangkan KPU ingin 21 Februari 2024. Nah, sikap parpol koalisi terbelah. PDIP, PKB, dan PPP mendukung KPU agar pencoblosan dilakukan 21 Februari 2024. Sedangkan Golkar, Nasdem, Gerindra, dan PAN, manut dengan Pemerintah, pencoblosan digelar 15 Mei 2024.

Melihat kondisi ini, politisi Partai Nasdem, Saan Mustofa mengusulkan agar silang pendapat tanggal pencoblosan tersebut dibicarakan pimpinan partai politik. “Harus dibicarakan pimpinan partai politik,” ucap politisi asal Karawang tersebut.

Baca juga : Gagal Di Piala Sudirman, Kevin Cs Jalani Pemulihan Kondisi Psikologis

Politisi PDIP Arif Wibowo bahkan menganggap, Presiden Jokowi perlu turun tangan untuk mengatasi deadlock penentuan tanggal pencoblosan ini. "Menurut hemat saya, Presiden perlu mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal pokok yang prinsip terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024," ujarnya.

PDIP merupakan fraksi yang paling kencang menolak usulan Pemerintah pencoblosan dilakukan 15 Mei. Alasannya, karena masa kampanye bersamaan dengan Bulan Ramadan, yaitu Maret-April 2024.

Baca juga : Tolong, Jangan Ganggu Sandi...

PDIP khawatir, isu SARA marak dipakai untuk menyerang calon anggota legislatif non-muslim yang jumlahnya hampir 30 persen dari total keseluruhan caleg. "Selain high cost politik, kami khawatir Bulan Ramadan akan jadi kampanye politisasi SARA yang akan menimbulkan konflik dan perpecahan di bawah," ujar Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi II DPR itu.

PKB ikut memilih opsi Pemilu digelar 21 Februari 2024. PKB tidak ingin geliat politisi mengganggu keistimewaan Ramadan. "Bisa mengurangi kekhusyukan orang beribadah dan berpotensi menjadi momentum perluasan politik identitas. Kalau itu terjadi, maka yang dirugikan adalah keutuhan bangsa," ujar Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Lukman Hakim.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.