Dark/Light Mode

Hambat Program Pemerintah

Pinjol Ilegal Membuat Orang Miskin Dan Nganggur Melonjak

Minggu, 17 Oktober 2021 07:30 WIB
Suasana ruang kerja jasa Pinjol usai penggerebekan kantor jasa pinjaman online (Pinjol) oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Cipondoh, Tangerang, Banten, Kamis (14/10/2021). (Foto: Randy Tri Kurniawan/RM)
Suasana ruang kerja jasa Pinjol usai penggerebekan kantor jasa pinjaman online (Pinjol) oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Cipondoh, Tangerang, Banten, Kamis (14/10/2021). (Foto: Randy Tri Kurniawan/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang kini marak di masyarakat harus secepatnya diberantas. Jika tidak, bisa berdampak buruk bagi perekonomian.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, dampak jangka pendek yang terjadi, pinjol berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin.

Berita Terkait : Syarief Hasan Apresiasi Pemerintah Berhasil Kendalikan Pandemi

Pinjol juga jebakan utang bagi masyarakat rentan miskin dan menengah ke bawah. Karena ketidakmampuan mereka membayar tunggakan, akhirnya kelompok ini menjadi semakin miskin.

“Ini berpotensi menghambat program pemerintah mengentaskan kemiskinan,” tutur Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : Pelaku Usaha Dukung Pemerintah Kendalikan Impor Dan Harga Baja

Selain itu, kata dia, efek sosial bagi debitur pinjaman online juga berpotensi membuat jumlah pengangguran meningkat.

Bhima menyebut, banyak pekerja yang akhirnya mengundurkan diri karena diteror oleh penagih pinjol hingga ke tempat dia bekerja. Penagih biasanya meneror rekan kerja si debitur yang kontak telepon selulernya sudah diakses oleh pinjol.

Berita Terkait : Orang Miskin Ditarget Nol Persen Pada 2024

“Karena malu dan dikucilkan secara sosial, si pekerja ini keluar dari tempat kerjanya. Akhirnya, menambah jumlah pengangguran, keluarganya jadi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi itu menyebabkan kemiskinan,” jelas Bhima.

Agar masalah pinjol ini tidak semakin berlanjut, Bhima menyarankan pemerintah lebih serius lagi menindak pinjol. Baik yang ilegal maupun yang menjalankan bisnis dengan melanggar aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), agar memberikan efek jera.
 Selanjutnya