Orang Miskin Ditarget Nol Persen Pada 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen tahun 2024. Ada 35 kabupaten/ kota di 7 provinsi yang menjadi prioritas untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sekitar 27 juta penduduk miskin di Indone­sia, 10 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Atau, 4 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Di Jawa Barat, jumlah pen­duduk dalam kategori miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa. Dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 107.560 rumah tangga.

Baca juga : Mentan Pastikan Pasokan Jagung Ke Perusahaan Pakan Normal

“Pemerintah menargetkan (angka kemiskinan) yang ekstrem ini harus nol persen di akhir 2024. Kami berusaha mempercepat penyelesaian ini,” ujar Ma’ruf usai rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.

Ma’ruf juga mengungkap data penerima bantuan yang sering jadi masalah. Dia meminta tiap daerah mempercepat sinkronisasi data dan harmonisasi program kemiskinan dengan Pemerintah Pusat.

“Yang di Jawa Barat ada lima kabupaten yang kami harapkan akhir Desember bisa menye­lesaikan kemiskinan ekstrem. Ada dua upaya dalam penang­gulangan itu, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan,” tuturnya.

Baca juga : Mensos Prioritaskan Vaksinasi Untuk Penyandang Disabilitas

Kemiskinan ekstrem merupak­an suatu kondisi yang ditetapkan Bank Dunia, yaitu masyarakat yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per orang per hari atau sekitar Rp 27.000 per orang per hari.

Penduduk miskin ekstrem biasanya juga tak memiliki aset produksi sendiri. Bekerja dengan upah rendah, dan tidak punya tabungan sebagai penyangga ekonomi keluarga.

Ma’ruf mengatakan, tan­tangan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem bukan soal keterbatasan anggaran. Menu­rutnya, anggaran di kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah sudah cukup besar.

Baca juga : Lindungi Kelompok Rentan, Risma Prioritaskan Vaksinasi Untuk Penyandang Disabilitas

Dia menilai, tantangan terbe­sar yang dihadapi bagaimana membuat program-program penanggulangan kemiskinan menjadi terintegrasi. Mulai dari saat perencanaan sampai saat implementasi di lapangan. “Jadi, dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.

Eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menjelaskan, program penang­gulangan kemiskinan ekstrem dimulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran dan penetapan sasaran.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.