Dewan Pers

Dark/Light Mode

Rapat Dengan KLHK

Komisi IV Nanya Penerimaan Negara Dari Sektor Kehutanan

Selasa, 23 Nopember 2021 07:25 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. (Foto: Dok. DPR RI)
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR menyoroti minimnya kontribusi para pengusaha di sektor pertambangan dan perkebunan ke negara. Mereka menangguk untung ratusan miliar dari hutan yang dibabat untuk pembukaan lahan. Tapi, pajak yang disetorkan ke negara hanya belasan juta rupiah per hektarenya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengatakan, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 11 juta per hektare untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan sawit di dalam areal kawasan hutan itu sangat kecil. Sangat jauh dari nilai keuntungan yang diterima pengusaha tersebut.

“Hutan itu kan sudah digunakan berpuluh-puluh tahun untuk kegiatan sawit, kegiatan penambangan, sudah menghasilkan uang yang mungkin puluhan miliar per hektare. Tapi kok ganti sama negaranya hanya 11 juta,” heran Dedi dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Berita Terkait : Komisi V DPR Minta Jalan Pantura Dibeton

Sementara, lanjut politisi senior Golkar ini, harga tanah saja saat ini sudah sangat luar biasa mahalnya. Makanya, pungutan PNBP ini harusnya dikenakan pada posisi yang ideal, paling sedikit Rp 20 juta untuk setiap hektarenya.

“Itu pun sebenarnya masih kecil karena sudah menikmati waktu yang begitu panjang, sumber daya dikuras, hutannya habis,” tegasnya.

Dedi kemudian menyoroti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang kini banyak digunakan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan sawit. Negara sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari IPPKH, baik pajak maupun non pajak. Bahkan yang terjadi, izin ini hanya membuat para pemilik izin kaya raya.

Berita Terkait : Cegah Bencana, Ketum PKB Minta Pembukaan Lahan Pertanian Tak Babat Hutan

Dia pun meminta KLHK tidak membiarkan terus aksi para pemilik izin pakai kawasan hutan ini untuk terus menumpuk kekayaan yang dampaknya sangat berat ke lingkungan.

“Jelasin deh ke kami ketidakberanian bapak di mana, hambatannya di mana? Kalau ada bekingnya, sebutin saja namanya sehingga negeri ini bisa dikelola secara baik,” tegasnya.

Dedi kecewa berat jika para pengusaha pertambangan dan perkebunan di kawasan perhutanan ini terus diberi keringanan-keringanan oleh negara. Sementara kekayaan mereka melimpah ruah luar biasa. Dia pun tidak heran jika kekayaan negara ini hanya numpuk kepada pengusaha tertentu saja.
 Selanjutnya