Basarah: Tak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mul Dipecat

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meluruskan kontroversi yang terjadi antara pimpinan MPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Basarah, awalnya pimpinan MPR rapat di Gedung MPR pada Selasa, 30 November 2021, dengan agenda membahas program kerja MPR tahun 2022 yang akan datang.

Dalam rapat tersebut, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menghadiri rapat itu, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran melaporkan bahwa kegiatan dan program MPR yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena alokasi anggaran MPR untuk tahun 2022 kembali menurun secara signifikan.

Padahal, anggaran lembaga parlemen yang lain seperti DPR dan DPD  malah mengalami kenaikan.

Baca juga : Sri Mulyani Digoyang Bamsoet Cs

"Di sisi lain, Fadel Muhammad merasa kesulitan untuk dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya untuk mendapatkan penjelasan mengapa terdapat perbedaan kebijakan di antara tiga lembaga MPR dengan DPR dan DPD RI. Jadi solusinya adalah menjalin komunikasi yang efektif," jelas Basarah, dalam keterangannya, Kamis (2/12).

Dengan demikian, lanjut Basarah, sebenarnya sikap Pimpinan MPR pada saat membahas program kerja tersebut bukan pada aspek pemotongan anggarannya, tetapi pada sikap menteri keuangan yang berdasarkan penjelasan Fadel Muhammad tidak menghormati kelembagaan MPR karena beberapa kali tidak hadir memenuhi undangan Pimpinan MPR untuk dapat bertemu dan berkoordinasi.

Berkaitan dengan pemotongan anggaran, tegas Ahmad Basarah, rapim pimpinan MPR saat itu juga dapat memaklumi dan menerima kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid 19.

Baca juga : Ketua KPK: Jangan Ada Lagi Korupsi Dalam Perizinan Investasi Dan Usaha

"Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR, tetapi lebih kepada sikap Menkeu yang dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi dan komunikasi. Namun demikian tidak ada kesepakatan Pimpinan MPR untuk meminta Presiden memecat Menteri Keuangan karena hal itu bukanlah wewenang MPR," tegas Basarah.

Sebelumnya, beredar berita bahwa Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar mengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan karena banyaknya anggaran MPR yang dipotong.

Sementara anggaran DPR dan DPD tetap bahkan bertambah. Fadel mengancam Menkeu karena menganggap Menkeu tidak menghormati MPR sebagai lembaga tinggi negara. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.