DPD Selaras Dengan Aktivis Perjuangkan PT Nol Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapat dukungan dari aktivis untuk menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Aktivis mendukung upaya DPD, utamanya menghapus Presidential Threshold (PT) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) atau wacana PT 0 persen.

Kemarin, para aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia diterima Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin di Ruang Delegasi DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Sultan didampingi Ketua Komite III DPD Sylviana Murni, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD Bustami Zainuddin, serta Senator asal Jawa Tengah Bambang Sutrisno.

Sementara rombongan aktivis dipimpin Ferry Juliantono serta sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Jumhur Hidayat, Refly Harun dan Adhie Massardi.

Baca juga : AHY: Putusan MK Sejalan Dengan Pertimbangan Partai Demokrat

Selain itu hadir Raslinna Rasidin, Marwan Batubara, Anthony Budiawan, Andrianto, Hendy H, Hersubeno Arief dan Sarman El-Hakim.

“Kami sengaja tidak menemui DPR, tapi menyambangi DPD. Kami menilai, DPD merupakan lembaga yang masih bisa dipercaya, dan kami berharap bisa berkolaborasi dengan DPD,” kata Ferry Juliantono, membuka pertemuan.

Ferry menambahkan, para aktivis datang ke DPD untuk menyampaikan hasil pertemuan pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Sumpah pemuda menyiratkan, Indonesia dibangun bersama untuk semua. “Namun, hasil pembangunan Indonesia saat ini tidak untuk semua,” tegas dia.

Baca juga : Bupati Kediri Pelototin Pengisian Perangkat Desa

Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menyinggung soal hubungan internasional dan dinamika geopolitik global. Dia menegaskan dukungannya terhadap upaya DPD memperjuangkan PT 0 persen pada Pilpres mendatang.

“Perjuangan PT nol persen harus kita dukung bersama. Tujuannya, agar demokrasi kita tidak disabotase oleh oligarki atau kaum yang punya uang,” cetusnya.

Refly Harun menyebut, ada beberapa jalan untuk memperjuangkan PT 0 persen. Di antaranya, melalui jalur legislasi dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.