Bupati Kediri Pelototin Pengisian Perangkat Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramono mengingatkan jajarannya untuk transparan dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri. 

Putra, Pramono Anung ini meminta warga berani melapor jika mengetahui praktik jual beli jabatan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa, menjelang proses rekrutmen perangkat desa tersebut. 

“Saya akan memberikan sanksi tegas hingga tindakan diskualifikasi apabila ditemukan permainan jual beli jabatan desa di Kabupaten Kendiri,” tegas Dhito dikutip gesuri.id Senin (22/11).

Ia berharap dalam proses rekrutmen calon perangkat desa di Kabupaten Kediri berjalan dengan jujur dan tertib. 

Baca juga : Dubes Heri Resmikan PKBM Keempat Di Jepang

Sebagaimana diketahui, November 2021 ini proses pengisian perangkat desa dilakukan di 147 desa yang tersebar di 22 kecamatan dengan 305 jabatan perangkat desa. 

Seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri ini diatur dalam Perda nomer 5 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Kemudian, Perbup 48 Tahun 2021 tentang perubahan perbup 56 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan perda nomer 5 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Merujuk aturan itu, pengisian perangkat desa dikembalikan menjadi hak setiap kepala desa. Begitu pun, pemerintah tetap melakukan fungsi memonitor dan mengevaluasi kinerja dari tiap-tiap desa “Kalau ada yang melakukan penyelewengan, kita beri sanksi,” tegas Hanindhito. 

Baca juga : Sandiaga Uno Beri Bantuan Alat Pertukangan Untuk Desa Wisata

Dia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk berani melaporkan jika diketahui terjadi tindakan penyelewengan dari proses rekruitmen perangkat desa tersebut.

Warga yang mau melapor bakal disembunyikan identitasnya, untuk melindungi jangan sampai nantinya justeru mendapat intimidasi.

“Warga Kabupaten Kediri yang menemukan penarikan dalam jumlah berapa pun dan dalam bentuk apa pun kepada calon perangkat yang akan masuk, tolong dilaporkan kepada bupati atau Inspektorat,” ujarya.

Ketegasan bupati kader PDI Perjuangan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa itu pun mendapatkan sambutan warga. Warga menginginkan pengisian perangkat desa benar-benar terhindar dari praktik jual beli jabatan.

Baca juga : Mau Ikut Vaksinasi, Gubernur Rusli Puji Masyarakat Desa

“Atas ketegasannya, semoga nantinya dapat terpilih perangkat desa yang mumpuni dari segi kecerdasan, nilai, dan lolos dengan kemurniannya,” terang Obet Aji Kurniawan, warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen Kidul. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.