MPR-Kelompok Cipayung Plus Kolaborasi Gelar Diskusi Catatan Awal Tahun

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus akan menyelenggarakan diskusi Catatan Awal Tahun, Selasa (11/1), di Kompleks MPR, Jakarta. Acara diisi dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR sekaligus penyampaian pandangan kebangsaan dari para ketua umum masing-masing organisasi kemahasiswaan. Juga membahas lebih jauh tentang rencana MPR menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai roadmap pembangunan dalam menjawab dan mengatasi berbagai persoalan kebangsaan.

Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menerangkan, penyampaian pandangan kebangsaan dari para ketua umum organisasi kemahasiswaan merupakan bagian dari pendidikan politik sekaligus mendorong para generasi muda turut andil dalam kehidupan politik kebangsaan. Sekaligus menunjukkan kepedulian mereka terhadap berbagai hal yang saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia.

"Dari mulai pandemi Covid-19, keadilan pendidikan dan transformasi teknologi, kepemimpinan Indonesia dalam G20, kedaulatan bangsa di bidang ekonomi, pertanian dan pangan, serta kesehatan, hingga berbagai isu politik internasional dan kawasan, akan dikupas lebih jauh dalam acara Catatan Awal Tahun," ujar Bamsoet, usai menerima kelompok Cipayung Plus, di Jakarta, Senin (10/1).

Baca juga : Swiss-Belhotel Serpong Berikan Penawaran Menarik Awal Tahun 2022

Kelompok Cipayung Plus yang hadir antara lain Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, Ketua Umum HMI Raihan Ariatama, Ketua Umum PMII Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum HIKMAHBUDHI Wiryawan, Ketua Umum KMHDI Putu Yoga Saputra, Ketua Umum PII Rafani Tuahuns, Ketua Umum HIMA PERSIS Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum KAMMI Zaky Ahmad Rivai, dan Ketua Umum IMM Abdul Musawir Yahya.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dari diskusi awal dengan para ketua umum organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus, terlihat mereka merespons positif rencana MPR menghadirkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan. PPHN menjamin adanya keberlangsungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan penggantinya. Mengingat solusi dari berbagai permasalahan kebangsaan, tidak selamanya bisa dijalankan dalam satu rezim pemerintahan. Melainkan butuh dukungan dari rezim pemerintahan penggantinya.

"Seperti dalam pemindahan Ibu Kota Negara, sangat sulit direalisasikan jika hanya berpegangan terhadap undang-undang yang rawan ditorpedo oleh Perppu. Para ketua umum organisasi kemahasiswaan melihat pentingnya pemindahan Ibu Kota Negara diatur dalam PPHN, sehingga siapapun pemerintahan yang menggantikan Presiden Joko Widodo pada 2024 nanti, dipastikan juga akan tetap menjalankan proses pembangunan Ibu Kota Negara," jelas Bamsoet.

Baca juga : Persiapan Pemilu, Partai Emas Gelar Silatnas-Rakornas

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, apresiasi terhadap kinerja pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 selama lebih kurang dua tahun terakhir, juga akan disampaikan dalam diskusi Catatan Awal Tahun. Our World Data mencatat hingga 9 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikan 286 juta dosis vaksin Covid-19, menempatkan Indonesia di peringkat kelima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia. Posisi pertama ditempati China yang telah menyuntikan 2,88 miliar dosis vaksin Covid-19, disusul India dengan 1,51 miliar dosis vaksin Covid-19, Amerika Serikat dengan 519 juta dosis vaksin Covid-19, serta Brazil dengan 334 juta dosis vaksin Covid-19.

"Dalam Nikkei Covid-19 Recovery Indek yang dikeluarkan Nikkei Asia pada 30 September 2021, Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam hal pemulihan dan penanggulangan Covid-19. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang secara pribadi Presiden Jokowi untuk berbicara dalam Covid-19 Global Summit, untuk berbagai pengalaman kepada dunia tentang bagaimana Indonesia bisa mengatasi pandemi Covid-19 secara baik," terang Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin Indonesia menambahkan, terkait kedaulatan ekonomi bangsa, Organisasi Kemahasiswaan dalam Cipayung Plus melihat seiring mulai meredanya pandemi Covid-19, membuat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi. Karenanya sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki kedaulatan di bidang kesehatan, salah satunya dengan mendorong penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Baca juga : Binda Kepri Gelar Vaksinasi Perdana Anak 6-11 Tahun

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada tahun anggaran 2021, pemesanan alat kesehatan produksi dalam negeri jumlahnya hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara, pemesanan alat kesehatan impor jumlahnya empat kali lebih besar, mencapai Rp 12,5 triliun.

"Organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus juga mendorong agar kepemimpinan Indonesia dalam G-20 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, harus dijadikan momentum dalam menjadikan Indonesia sebagai leader dalam penanganan perubahan iklim dengan mengedepankan penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Termasuk mempercepat migrasi kendaraan dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik yang ramah lingkungan. Selain juga pemerintah harus memanfaatkan kepemimpinan G20 ini untuk meningkatkan ekspor UMKM, salah satunya dengan memperkuat infrastruktur digital," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.