Dewan Pers

Dark/Light Mode

Peringatan Hari Pers Nasional 2022

Bamsoet Dorong Penegakan Kedaulatan Digital Indonesia

Jumat, 14 Januari 2022 07:10 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Foto: Dok. MPR RI)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Foto: Dok. MPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, diharapkan mampu menegakkan kedaulatan digital di Tanah Air. Negara harus bisa memegang kendali penuh atas data dan aktivitas dunia digital.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, kedaulatan digital ini penting di tengah kemajuan teknologi informasi yang kian pesat.

“Seiring kemajuan teknologi informasi, penjajahan terhadap sebuah bangsa tidak lagi dilakukan melalui serangan militer. Tapi, menjurus kepada ‘kolonialisme digital’ atau ‘imperialisme digital’,” ujar Bamsoet-sapaan Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Berita Terkait : Jelang HPN 2022, Bamsoet Dorong Penegakan Kedaulatan Digital

Ketua DPR ke-20 ini menguraikan, 136 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah melakukan terobosan besar. Berupa, penerapan tarif pajak minimum sebesar 15 persen terhadap perusahaan digital global.

Melalui kesepakatan tersebut, perusahaan seperti Facebook, Netflix, dan Google bisa dikenakan pajak di negara tempat mereka beroperasi, termasuk Indonesia.

Sebelum adanya keputusan OECD, sambung Bamsoet, Indonesia termasuk negara yang terdepan dalam mengejar pajak berbagai perusahaan digital global. Hasilnya, Indonesia berhasil mendapatkan pajak dari Google, bersama Inggris, Australia, dan India.

Berita Terkait : Bamsoet Dorong APLI Tingkatkan Perekonomian Nasional

Sejak tahun 2020, Indonesia mengenakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebesar 10 persen terha­dap 74 perusahaan digital global.

“Termasuk di dalamnya Google, Facebook, hingga Netflix. Itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020,” jelas Bamsoet.

Setelah adanya keputusan OECD, lanjut dia, Indonesia bisa lebih leluasa mengejar berbagai jenis pajak. Pemerintah bisa menyasar lebih banyak perusahaan digital global lain yang telah beroperasi di Indonesia, di luar 74 perusahaan digital global yang sudah tercatat di Direktorat Jenderal Pajak.

Berita Terkait : Khofifah Komitmen Lindungi Pekerja Di Era Teknologi Digital

“Kepemimpinan Indonesia dalam G-20 sangat dinanti­kan. Dengan begitu, keputusan OECD tentang pajak minum 15 persen bisa dipatuhi oleh berbagai perusahaan digital global, dan bisa terealisasi mulai tahun 2022 ini,” harap Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin ini.

Bamsoet menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) yang disetorkan 74 perusahaan digital global mencapai Rp 3,9 triliun. Jumlah tersebut masih bisa ditingkatkan, karena masih banyak potensi pajak yang bisa diambil, selain PPN PMSE. [ONI]