Kunker Ke Riau, Ibas: PTPN V Punya Peran Penting Cegah Kartel Minyak Goreng

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik, melakukan pertemuan dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (27/1). Mereka juga meninjau produk sawit yang dibuat PTPN V. Pertemuan dan tinjauan itu dilakukan untuk mendukung ketersediaan produksi minyak goreng dan turunannya.

Menurut pria akrab disapa Ibas ini, sebagai payung besar sawit, PTPN V harus mampu menjadi jangkar stabilitas komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat. Sehingga, mampu mendorong produksi sawit untuk kebutuhan domestik.

"PTPN V harus mampu mendorong produksi sawit untuk kebutuhan domestik. Sesuai dengan mottonya, PTPN V harus menunjukkan kapabilitasnya sebagai 'Pekebun Hebat' dalam menjamin stabilitas persediaan sawit dalam negeri," tutur Ibas.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTPN V tentu berkontribusi terhadap pendapatan negara. Tapi, diingatkan Ibas, target ini jangan sampai memberikan beban kepada rakyat akibat imbas kelangkaan produksi sawit dan turunannya.

Baca juga : Kunker Ke Madiun, Muhadjir Minta Pemkab Turunkan Stunting Sampai Nol

Bisnis minyak goreng sendiri, kata Ibas, saat ini dikuasai perusahaan-perusahaan raksasa bermodal besar. Jarang sekali perusahaan skala kecil yang berbisnis pengolahan CPO dan turunannya.

Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu menduga, hal ini terjadi lantaran berbagai peraturan dan syarat yang cukup berat untuk dilakukan pebisnis-pebisnis kecil.

"Oleh karena itu, PTPN V memiliki peranan penting agar ke depan jangan sampai ada praktik kartel minyak goreng di Indonesia," ucapnya.

Ibas juga menyampaikan, kenaikan harga minyak goreng, tentunya akan berkontribusi terhadap inflasi. Jika inflasi tinggi, semua harga komoditas bakal ikut terkerek.

Baca juga : Puan Rajin Pelototin Harga Minyak Goreng

"Tentunya ini akan berdampak buruk bagi konsumen. Minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang diperlukan orang banyak. Jangan sampai kenaikan minyak goreng ini berdampak sistematik," ingatnya.

Menurut Wakil Ketua Banggar DPR tersebut, wajar jika pengusaha mencari keuntungan. Namun, kebijakan ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus seimbang. Karena itu, dia menilai, diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengaturnya.

"Harus ada peraturan, misalnya, menetapkan kuota untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Dapur ngebul boleh, tapi kebutuhan dapur harus tetap tersedia, jangan sampai kelaparan rakyat kita," ingat Ibas.

Untuk menghadapi kondisi ini, perlu strategi dan langkah konkret. Harga harus stabil dan komoditas turunanya, harus sesuai. Pemberian subsidi negara diperbolehkan, asal tidak membuat perusahaan merugi.

Baca juga : Ridwan Kamil Puji Skema Operasi Pasar Minyak Goreng Di Bandung

"Saya mendorong terus adanya bentuk inovasi dan adopsi teknologi yang dilakukan oleh PTPN V, terutama terkait dengan penggunaan teknologi berdasarkan Precision Agriculture sesuai dengan prinsip Revolusi Industri 4.0 di Indonesia," katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.