DPD: Jangan Setengah Hati Membantu UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Kalangan Senator meminta Pemerintah tidak setengah hati memberi treatment fiskal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM Tahun 2022 hanya didistribusikan kepada 2,76 juta usaha ultra mikro.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengatakan, BLT itu didistribusikan sebesar Rp 600 ribu per unit usaha. Kendati begitu, dia menghargai dan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah mengendalikan stabilitas ekonomi nasional akibat krisis pandemi.

“Namun, secara mikro kami belum melihat peningkatan produktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) yang signifikan hingga akhir tahun lalu. Karena akses keuangan UMK yang bersumber dari dana PEN sangat rendah,” ujar Sultan melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Baca juga : Perkuat Sektor Pertanian, Kementan Tingkatkan Peran Inkubator Pemberdayaan UMKM

Diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 455 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Tahun 2022. Pada klaster penguatan ekonomi, anggaran yang dialokasikan Rp 178,3 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk program-program seperti dukungan UMKM, insentif usaha dan sejumlah program prioritas Pemerintah.

Melanjutkan keterangannya, Sultan menilai, insentif modal atau yang disebut dengan bantuan sosial kepada kelompok UMKM tak akan membawa dampak ekonomi berkelanjutan.

Bantuan Rp 600 ribu per unit usaha yang dikucurkan pada Februari 2022, hanya berguna untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Baca juga : Menaker, Kasian Sekali Ya... Semoga Nggak Babak Belur

“Sulit untuk tidak menyebut agenda pemulihan ekonomi ini sebagai skenario fiskal yang disorientasi. Ini terobosan kebijakan yang menyebabkan UMKM kita sulit produktif, berkembang dan bersaing,” kritik mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu ini.

Lebih lanjut, Senator asal Bengkulu ini menegaskan, upaya pemulihan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari sektor UMKM yang saat ini mencapai 60 juta unit usaha. Mereka membutuhkan insentif fiskal yang progresif, ekosistem bisnis berbasis digital, serta ekosistem UMK yang kolaboratif dan gotong royong.

“Dengan kata lain, akses modal murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BLT yang nilainya hanya ratusan ribu tidak akan cukup mengak­selerasi produktivitas UMKM. Meski, bantuan itu sangat berarti bagi masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan harian mereka,” jelas dia.

Baca juga : Divonis 15 Tahun Bui, Mantan Sekwan Ngumpet Di Pesantren

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menambahkan, agenda lain yang harus dibereskan Pemerintah adalah persoalan data base dan sinergi pembina UMKM. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih peran dan ketidakefisienan anggaran.

Sultan mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah berkolaborasi membangun iklim usaha yang spesifik menyasar kelompok UMKM, bukan sekadar memberikan BLT.

“Dalam upaya pemulihan ekonomi, para pelaku UMKM membutuhkan insentif fiskal yang ramah, serta ketersediaan pasar yang terintegrasi dan inklusif,” tandasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.