Dark/Light Mode

Bertemu Ahok, Bamsoet Dorong Pemerintah Ubah Skema Pemberian Subsidi BBM

Selasa, 19 April 2022 14:35 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (berbatik) bersama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), di Jakarta, Selasa (19/4). (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (berbatik) bersama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), di Jakarta, Selasa (19/4). (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah mempertimbangkan usulan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait perubahan skema pemberian subsidi energi. Dari yang selama ini berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana juga telah diterapkan pada pemberian subsidi minyak goreng.

Harga jual BBM seperti Pertamax dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama ini jauh di bawah harga keekonomian. Saat ini di pasaran, harga minyak RON 92 seperti Pertamax berada di kisaran Rp 16 ribuan, sementara Pertamina menjualnya dengan harga di kisaran Rp 12.500-Rp 13.000. Kini juga semakin banyak kalangan mampu yang mengalihkan bahan bakarnya dari Pertamax ke Pertalite yang disubsidi sekitar Rp 4.500 per liter oleh Pemerintah. Sementara untuk Solar, pemerintah mensubsidinya hingga Rp 7.800 per liter.

Baca juga : Komnas Perempuan Dorong Pemenuhan Hak 13 Santriwati Korban Kekerasan Seksual

"Harga minyak mentah dunia sudah menyentuh 119 dolar AS per barel, jauh berada di atas asumsi Pemerintah dalam APBN 2022 yang berada di kisaran 65 dolar AS per barel. Kementerian ESDM melaporkan, melihat tren minyak mentah dunia yang terus naik, Pemerintah harus bersiap mengeluarkan Rp 320 triliun untuk subsidi kompensasi BBM dan LPG. Penikmat subsidi tersebut, tidak seluruhnya berasal dari kalangan tidak mampu. Ditambah masih masifnya jual beli solar bersubsidi yang dilakukan industri. Menjadikan subsidi energi untuk BBM ataupun LPG tidak tepat sasaran," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), di Jakarta, Selasa (19/4).

Di lokasi, Bamsoet bertemu dengan Ahok, Komisaris Pertamina sekaligus Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, dan SVP PIECC Sigit.

Baca juga : Libur Panjang, Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Ke Luar Negeri

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, jika subsidi tersebut diberikan langsung ke masyarakat tidak mampu, yang menurut laporan BPS jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang, akan memberikan multiplier effect economy yang besar bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Mengingat, menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sekitar 40 persen penduduk termiskin menikmati 36,4 persen dari budget subsidi energi. Tetapi 40 persen penduduk terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari budget subsidi energi.

"BPS melaporkan, pada September 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit. Terdiri dari 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Tidak heran jika subsidi energi BBM terus menerus membengkak setiap tahunnya," jelas Bamsoet.

Baca juga : Yuk, Bantu Pemerintah Dan Pertamina, Awasi Penyalahgunaan Solar Bersubsidi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang mulai Go Digital dengan membentuk Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC). Menyajikan big data secara realtime terkait produksi, distribusi, hingga konsumsi BBM. Sekaligus mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.

"Melalui PIECC, Pertamina juga bisa memonitor pergerakan kapal dan truk pengangkut minyak. Meminimalisir terjadinya jual beli minyak di jalan maupun pelanggaran hukum lainnya. PIECC juga menjadi salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi global energy champion. Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh demi memberikan efisiensi sekaligus mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga akuntabilitas Pertamina Group tetap terjaga," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.