Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Jadi Pemecah Belah
Yes! Politisi Senayan Setuju Sikat Buzzer
Minggu, 12 Juni 2022 07:40 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju, buzzer atau influencer provokatif, yang bikin gaduh dan memperuncing polarisasi, harus disikat tanpa tebang pilih.
“Belakangan ini kan ada buzzer yang tidak memihak pihak tertentu, ditangkap. Tetapi sebaliknya, yang sudah jelas membuat kegaduhan tidak ditangkap. Jadi jangan tebang pilih,” kata Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat PKS, Al Muzzammil Yusuf kepada Rakyat Merdeka, belum lama ini.
Baca juga : Sandiaga Uno Kenalkan 3G ke Mahasiswa
Anggota Komisi I DPR ini menerangkan, sejatinya buzzer fenomena new media. Perannya sangat penting menyampaikan informasi kebijakan Pemerintah, atau lembaga di luar Pemerintah, kepada masyarakat lewat media sosial.
Apalagi, lanjut Muzammil, media massa mainstream diasumsikan tidak sepenuhnya bisa dikontrol. Di titik ini, buzzer menjadi saluran utama suara pemerintahan di era masa kini. “Silakan saja. Tapi harus diawasi dan adil,” tegasnya.
Baca juga : Pemerintah Buka Peluang Kebijakan Bebas Masker
Namun, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya menilai, penindakan hukum terhadap buzzer bukan hal sederhana, karena memerlukan bukti kuat. “Saya khawatir, kalau ada payung hukum khusus untuk menindak buzzer, negara bisa dituding bertindak sewenang-wenang. Atau tidak menghormati kebebasan berpendapat dan berekspresi,” katanya kepada Rakyat Merdeka.
Willy menyarankan, publik tidak perlu merespons berlebihan terhadap keberadaan buzzer. Hanya perlu dihadapi dengan pranata sosial dan budaya. Artinya, yang perlu ditekankan adalah peningkatan literasi kebudayaan terkait penggunaan media sosial.
Baca juga : Lestari Ajak Pemerintah Waspadai Ancaman Penyakit Baru
Seperti halnya budaya berbeda pendapat, namun tetap saling menghormati dan tanpa harus merendahkah. Juga pengarusutamaan politik gagasan bukan argumen yang didasarkan pada sentimen atau dasar suka atau tidak suka.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya