Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Jadi Pemecah Belah
Yes! Politisi Senayan Setuju Sikat Buzzer
Minggu, 12 Juni 2022 07:40 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju, buzzer atau influencer provokatif, yang bikin gaduh dan memperuncing polarisasi, harus disikat tanpa tebang pilih.
“Belakangan ini kan ada buzzer yang tidak memihak pihak tertentu, ditangkap. Tetapi sebaliknya, yang sudah jelas membuat kegaduhan tidak ditangkap. Jadi jangan tebang pilih,” kata Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat PKS, Al Muzzammil Yusuf kepada Rakyat Merdeka, belum lama ini.
Baca juga : Sandiaga Uno Kenalkan 3G ke Mahasiswa
Anggota Komisi I DPR ini menerangkan, sejatinya buzzer fenomena new media. Perannya sangat penting menyampaikan informasi kebijakan Pemerintah, atau lembaga di luar Pemerintah, kepada masyarakat lewat media sosial.
Apalagi, lanjut Muzammil, media massa mainstream diasumsikan tidak sepenuhnya bisa dikontrol. Di titik ini, buzzer menjadi saluran utama suara pemerintahan di era masa kini. “Silakan saja. Tapi harus diawasi dan adil,” tegasnya.
Baca juga : Pemerintah Buka Peluang Kebijakan Bebas Masker
Namun, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya menilai, penindakan hukum terhadap buzzer bukan hal sederhana, karena memerlukan bukti kuat. “Saya khawatir, kalau ada payung hukum khusus untuk menindak buzzer, negara bisa dituding bertindak sewenang-wenang. Atau tidak menghormati kebebasan berpendapat dan berekspresi,” katanya kepada Rakyat Merdeka.
Willy menyarankan, publik tidak perlu merespons berlebihan terhadap keberadaan buzzer. Hanya perlu dihadapi dengan pranata sosial dan budaya. Artinya, yang perlu ditekankan adalah peningkatan literasi kebudayaan terkait penggunaan media sosial.
Baca juga : Lestari Ajak Pemerintah Waspadai Ancaman Penyakit Baru
Seperti halnya budaya berbeda pendapat, namun tetap saling menghormati dan tanpa harus merendahkah. Juga pengarusutamaan politik gagasan bukan argumen yang didasarkan pada sentimen atau dasar suka atau tidak suka.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya