Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mendukung dilakukannya audit terhadap industri kelapa sawit. Audit ini dilakukan demi kebaikan kestabilan minyak goreng (migor).
“Terlepas ada pro kontra, itu hal biasa. Yang utama sebenarnya mengenai kisruh drama (kenaikan minyak goreng dan langka). Inti permasalahannya itu yang harus dibuka,” kata anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun dalam keterangannya, kemarin.
Baca juga : Dubes Arab Saudi Silaturahmi Ke Wapres, Puji Jemaah Haji
Rudi menilai, rencana audit industri kelapa sawit perlu melihat dan mengaudit stok Crude Palm Oil (CPO) milik pengusaha.
Kemudian, stok minyak goreng yang dihasilkan setiap pabrik dan jumlah yang diekspor. Sehingga terbuka data stok minyak goreng yang seharusnya diperuntukkan bagi konsumen dalam negeri.
Baca juga : Santri dan Ulama Sumut Doakan Ganjar Menang Pilpres 2024
“Yang seharusnya diaudit adalah permasalahan (yang mengakibatkan minyak langka dan mahal) sehingga terbuka semua. Dan akhirnya stok minyak goreng rakyat tidak terganggu karena dilarikan untuk ekspor,” jelas politikus Partai Demokrat itu.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengaudit perusahaan yang tidak mendukung kebijakan Pemerintah soal minyak goreng.
Baca juga : Ke Final, Fajar/Rian Waspadai Serangan Pasangan China
Pihaknya telah memetakan perusahaan yang diduga tidak mendukung kebijakan Pemerintah.
“Kami sudah men-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main. Saya sudah minta dan tanda tangan suratnya, dan sudah diberikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujar Luhut dalam keterangannya, kemarin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
