Seluruh Fraksi MPR dan Kelompok DPD Sepakat Bentuk Panitia Ad Hoc PPHN

RM.id  Rakyat Merdeka - Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD sepakat menerima laporan Badan Pengkajian MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seluruh fraksi MPR dan kelompok DPD juga sepakat menggelar Sidang Paripurna MPR awal September 2022 guna mendengarkan pemandangan umum fraksi dan kelompok DPD untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang akan menyusun rumusan-rumusan bentuk hukum dari PPHN termasuk mengkaji peluang digunakannya Konvensi Konstitusi sebagai terobosan menghadirkan PPHN tanpa amandemen UUD NRI 1945.

"Sidang Paripurna MPR untuk pengambilan keputusan pembentukan Panitia Ad Hoc rencananya dilakukan pada awal September 2022, di luar Sidang Tahunan MPR yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 2022. Panitia Ad Hoc MPR merupakan alat kelengkapan MPR yang berwenang menyiapkan Rancangan Keputusan MPR. Khususnya untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan substansi PPHN yang telah disampaikan Badan Pengkajian MPR," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, usai memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, di Jakarta, Senin (25/7).

Baca juga : Pembatasan Sosial Tak Bakal Seketat Dulu Lagi

Rapat dihadiri para Wakil Ketua MPR, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Yandri Susanto, dan Arsul Sani. Sementara pimpinan Fraksi MPR yang hadir antara lain, TB Hasanudin (PDIP), Idris Laena (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), Taufik Basari (NasDem), Neng Eem Marhamah Zulfa (PKB), Benny K Harman (Demokrat), Tifatul Sembiring (PKS), Muhammad Iqbal (PPP), serta Tamsil Linrung (DPD). Hadir pula Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, komposisi Panitia Ad Hoc terdiri dari 10 Pimpinan MPR ditambah 45 anggota secara proporsional dari fraksi dan kelompok DPD. Antara lain, 8 anggota Fraksi PDIP, 5 anggota Fraksi Golkar, 5 anggota Fraksi Gerindra, 4 anggota Fraksi Nasdem, 4 anggota Fraksi PKB, 3 anggota Fraksi Demokrat, 3 anggota Fraksi PKS, 3 anggota Fraksi PAN, 1 anggota Fraksi PPP, dan 9 anggota Kelompok DPD.

Baca juga : Menag Terbitkan Pedoman Penggunaan Toa Di Masjid Dan Musala, Begini Aturannya

Rapat gabungan juga membahas persiapan Sidang Tahunan MPR yang akan diselenggarakan 16 Agustus 2022. Dari hasil pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden Jokowi, dan dari koordinasi antara Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, dan Sekretariat Negara, format Sidang Tahunan MPR masih sama seperti tahun sebelumnya. Yaitu menjadi satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR dan DPD.

"Kehadiran anggota MPR, jika situasi pandemi Covid-19 semakin membaik, dapat dihadiri oleh seluruh anggota MPR, para mantan presiden dan mantan wakil presiden, para ketua umum partai politik, dan para duta besar negara sahabat," jelas Bamsoet, sapaan akrab Bambang.

Baca juga : Menteri Syahrul Resmi Pimpin Kelompok Kerja Pertanian G20

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, setelah menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR, pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, MPR juga akan memperingati Hari Konstitusi. Pelaksanaannya akan dirangkaikan dengan HUT ke-77 MPR, dengan tema Konstitusi Sebagai Dasar Pijakan bagi Kebangkitan Ekonomi dan Politik Global Pasca-Pandemi.

"Dari pertemuan konsultasi dengan Pimpinan MPR pada 14 Juli 2022, Presiden Joko Widodo menyatakan akan hadir dan memberikan sambutan," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.