Suguhan Buruk Bagi Wisatawan

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendesak Pemerintah menunda pemberlakuan kenaikan tarif di Kawasan Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3.750.000, yang mulai berlaku 1 Agustus 2022. Agar tidak merugikan para pelaku wisata di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, dampak kenaikan tarif sudah terasa. Belum lama ini muncul aksi protes pelaku wisata Labuan Bajo dengan menggelar mogok massal. Akibatnya, berbagai layanan jasa dan sarana wisata terhenti.

“Kami memahami tujuan Pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat,” ujar Huda dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga : Jokowi: Labuan Bajo Harus Bisa Sejahterakan Masyarakat NTT

Huda bilang, konsep destinasi wisata super prioritas ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Akan ada perbaikan infrastruktur, kualitas jaringan telekomunikasi, produk ekonomi kreatif, hingga kualitas sumber daya manusia di lima kawasan destinasi wisata super prioritas. Yakni Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba dan Labuan Bajo.

Tetapi, lanjutnya, kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Sementara, progres pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga pelaku wisata di kawasan tersebut tidak terangkat.

Untuk itu, Huda mendorong Pemerintah memperbaiki komunikasi terkait berbagai rumor yang menyertai pembangunan lima destinasi wisata super prioritas.

Baca juga : Angkasa Pura l Siap Terapkan Syarat Baru Naik Pesawat

Jelaskan juga, perusahaan-perusahaan besar di Taman Nasional Komodo yang nantinya memonopoli layanan penyediaan jasa wisata alam maupun sarana wisata.

Dia bilang, setidaknya ada empat perusahaan besar eksklusif mengelola bisnis layanan jasa maupun sarana wisata di Taman Nasional Komodo.

“Kalau benar demikian, pasti warga yang menjadi pelaku wisata akan tersingkirkan karena harus melawan kekuatan modal besar,” terang legislator asal Jawa Barat VII ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.