Dewan Pers

Dark/Light Mode

Mogok Massal Di Labuan Bajo

Suguhan Buruk Bagi Wisatawan

Jumat, 5 Agustus 2022 07:50 WIB
Ilustrasi - Wisatawan melihat satwa Komodo (Varanus Komodoensis) di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah)
Ilustrasi - Wisatawan melihat satwa Komodo (Varanus Komodoensis) di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendesak Pemerintah menunda pemberlakuan kenaikan tarif di Kawasan Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3.750.000, yang mulai berlaku 1 Agustus 2022. Agar tidak merugikan para pelaku wisata di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, dampak kenaikan tarif sudah terasa. Belum lama ini muncul aksi protes pelaku wisata Labuan Bajo dengan menggelar mogok massal. Akibatnya, berbagai layanan jasa dan sarana wisata terhenti.

“Kami memahami tujuan Pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat,” ujar Huda dalam keterangannya, kemarin.

Huda bilang, konsep destinasi wisata super prioritas ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Akan ada perbaikan infrastruktur, kualitas jaringan telekomunikasi, produk ekonomi kreatif, hingga kualitas sumber daya manusia di lima kawasan destinasi wisata super prioritas. Yakni Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba dan Labuan Bajo.

Tetapi, lanjutnya, kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Sementara, progres pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga pelaku wisata di kawasan tersebut tidak terangkat.

Berita Terkait : Jokowi: Labuan Bajo Harus Bisa Sejahterakan Masyarakat NTT

Untuk itu, Huda mendorong Pemerintah memperbaiki komunikasi terkait berbagai rumor yang menyertai pembangunan lima destinasi wisata super prioritas.

Jelaskan juga, perusahaan-perusahaan besar di Taman Nasional Komodo yang nantinya memonopoli layanan penyediaan jasa wisata alam maupun sarana wisata.

Dia bilang, setidaknya ada empat perusahaan besar eksklusif mengelola bisnis layanan jasa maupun sarana wisata di Taman Nasional Komodo.

“Kalau benar demikian, pasti warga yang menjadi pelaku wisata akan tersingkirkan karena harus melawan kekuatan modal besar,” terang legislator asal Jawa Barat VII ini.

 

Huda berharap, pengembangan kawasan destinasi super prioritas itu tidak meminggirkan peran warga lokal. Model pengembangan kawasan tersebut harus melibatkan pelaku wisata lokal selain adanya pihak ketiga.

Berita Terkait : Angkasa Pura l Siap Terapkan Syarat Baru Naik Pesawat

“Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton saat muncul konsep pengembangan destinasi wisata super prioritas di wilayah mereka,” kata dia, mengingatkan.

Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira menambahkan, pihaknya akan mengupayakan penyelesaian sengketa antarpihak yang berkepentingan dalam industri wisata Pulau Komodo.

Komisi X DPR mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Wisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora.

Menurut Andreas, faktor yang menjadi pemicu mogok massal pelaku wisata karena adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Flobamora punya hak menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo, tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata.

Untuk itu, politikus PDIP ini mendorong Pemerintah bersama stakeholder terkait segera menyelesaikan kekisruhan di Labuan Bajo buntut kebijakan kenaikan tarif masuk TN Komodo. Situasi Labuan Bajo dengan demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan.

Berita Terkait : Menaker Ida Fauziyah Kenang Tjahjo Sebagai Sosok Bersahaja

“Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, wisatawan enggan datang karena tidak nyaman untuk berkunjung,” tegas Andreas.

Andreas menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung penyelesaian sengketa tersebut. Dia juga mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak merugikan masyarakat. ■