Dibayangi Stagflasi, Muhidin Optimis Target Ekonomi 2023 Tercapai

RM.id  Rakyat Merdeka - Perekonomian Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi pada tahun 2023 mendatang. Hal itu tercemin dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang bersama DPR dan DPD, Selasa (16/8).

“Namun demikian, Pidato Presiden Jokowi menunjukkan Indonesia punya strategi dalam menghadapi ketidakpastian global, sekaligus bagaimana menciptakan peluang untuk memperkokoh fundamental ekonomi nasional pada tahun 2023,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari  Fraksi Partai Golkar, Muhidin M Said menanggapi Pidato Presiden Jokowi tentang keuangan dan RAPBN 2023.

Kendati begitu, kata Muhidin, Pemerintah dan DPR menatap perekonomian pada 2023 dengan optimis. Sehingga target perekonomian tumbuh di level 5,3 persen pada 2023, dinilainya cukup realistis. 

“Kita memiliki modal yang kuat, pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01% di triwulan I dan menguat signifikan menjadi 5,44% di Triwulan II 2022. Selain itu, sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor,” kata Muhidin. 

Selain itu, Muhidin mengingatkan pentingnya optimalisasi windfall akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar Internasional hingga tahun 2023 nanti. 

Baca juga : Desa Digital Kerek Ekonomi Pedesaan

Terkait inflasi, Pemerintah dan Bank Indonesia perlu meningkatkan sinergi demi menjaga agar sesuai target 3,30 persen pada 2023.

“Kita pertahankan kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Kita juga berharap ada perbaikan daya beli masyarakat yang sudah mulai terlihat. Sehingga dengan terjaganya inflasi tahun 2023, akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional,” terangnya.

Dari sisi penerimaan, lanjutnya, Pemerintah perlu segera mengoptimalkan keberadaan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan. 

Oleh sebab itu, pendapatan negara pada 2023 dirancang sebesar Rp 2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun, akan bisa direalisasikan.

Kemudian dari sisi belanja, peningkatan kualitas belanja harus lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Baca juga : Ekonomi Kita Tahan Banting

Pemerintah perlu memperbesar belanja yang bersifat prioritas, dibandingkan yang bersifat non-prioritas. Sehingga nantinya, diharapkan, kualitas belanja akan bisa terus meningkat, dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dalam RAPBN 2023, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun. 

“Ini perlu dioptimalkan untuk memberikan multiplier effect bagai pembangunan,” ungkapnya.

Begitupula dengan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang direncanakan sebesar Rp 811,7 triliun bisa tercapai dengan baik. Kebijakan transfer ke daerah harus diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. 

TKD juga harus memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). 

Baca juga : Diresmikan Puan, Pasar Banyumas Kerek Ekonomi Warga Jateng

“Kita berharap kualitas pembangunan di daerah semakin meningkat. Kita optimis, defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85% terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun bisa tercapai. Mengingat, defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB,”  ujarnya. 

Selain itu, lanjut Muhidin, inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehatihatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara.

“APBN tahun 2023 harus menjadi instrument penting dalam meredam ketidakpastian, mendorong optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus,” pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.