Terima FPPI, Ketua MPR Dorong Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) yang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas kerja perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan pengkajian, serta pemberdayaan peran perempuan di bidang sosial dan ekonomi. Di masa pandemi Covid-19, FPPI juga telah menunjukkan jiwa solidaritas dan semangat gotong royong, dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

"Saya mendukung setiap upaya pemberdayaan perempuan melalui berbagai wadah organisasi kemasyarakatan. Saya meyakini, melalui kerja keras dan kesungguhan dalam bekerja, FPPI akan sanggup mewujudkan cita-cita yang telah dibangun sejak organisasi ini didirikan, yaitu membangun perempuan Indonesia yang maju, mandiri, dan berprestasi, dengan mewujudkan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menerima pengurus FPPI, di Jakarta, Kamis (15/9).

Baca juga : Ketua MPR Dukung Pembangunan Kertajati Aircraft Maintenance

Pengurus FPPI yang hadir antara lain Ketua Umum Marlinda Irwanti, Ketua II Fianne Jannne Sanger, Ketua III Hanny Hendrani, dan Sekretaris Bidang Ekonomi dan Koperasi Lingga Pranita.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, sejak awal kelahirannya, isu kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam setiap diskusi publik mengenai pembangunan sumberdaya dan pemberdayaan perempuan. Tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Patut disyukuri, bahwa sesungguhnya semangat kesetaraan gender sudah tersirat pada perumusan pasal-pasal dalam UUD 1945. Konstitusi merujuk individu subjek hukum dengan sebutan 'setiap orang' atau 'setiap warga negara'.

Baca juga : Ketua MUI Kota Serang Ingatkan Pentingnya Moderasi Beragama

"Kita patut berbangga bahwa Indonesia 'lebih maju' jika dibandingkan Amerika Serikat (AS), yang Amandemen Kesetaraan Hak (Equal Rights Amendment) untuk mengesahkan prinsip kesetaraan gender, termasuk hak perempuan dalam Konstitusi AS, mengalami stagnasi selama puluhan tahun. Sejak diusulkan pertama kali pada 1920-an, dan diberi tenggat waktu ratifikasi hingga tahun 1982, hingga kini usulan amandemen tersebut masih terkendala," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menekankan, landasan legalitas dalam konstitusi tersebut hanya akan bermanfaat dan berdaya guna ketika hadir dalam ruang realita. Keberadaan aturan-aturan yang mempromosikan kesetaraan gender hanya akan menjadi dokumen kearsipan yang miskin pemaknaan, bila tidak diikuti dengan implementasi secara nyata.

Baca juga : 3D Matterport Virtual Tour Tingkatkan Penjualan Properti

"Peningkatan peran perempuan dalam setiap aspek kehidupannya merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sinilah peran penting FPPI sebagai organisasi kewanitaan yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong terwujudnya sikap mandiri perempuan Indonesia dalam mengembangkan potensi dirinya, dan melaksanakan tugas mulia dalam membentuk manusia-manusia Indonesia yang berkarakter dan berkualitas," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.