Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Lembaga survei Indikator mencatat tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung paling tinggi di antara lembaga hukum lainnya dengan persentasi 77,4 persen.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung karena penanganan kasus yang dilakukan Kejaksaan Agung lebih jelas.
Baca juga : PMI Lipatgandakan Pasokan Air Bersih Untuk Korban Gempa Cianjur
"Kami di Komisi III memang melihat peningkatan yang cukup signifikan pada kinerja Kejaksaan Agung di bawah Jaksa Agung (Sanitiar) Burhanuddin ini. Maka ya wajar kalau kemudian tingkat kepercayaan publiknya meningkat bahkan melebihi dua lembaga penegak hukum lainnya, Polri dan KPK. Kinerja Kejagung dalam penanganan kasus tipikor memang terlihat lebih jelas," kata Arsul.
Kendati demikian, Arsul meyakini kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat kembali jika berbagai persoalan yang mencuat ke ruang publik berhasil dituntaskan.
Baca juga : Harga Ethereum Meroket, Bos Indodax Ketiban Durian Runtuh
Menurut Arsul, di beberapa kasus upaya yang dilakukan Kapolri sudah cukup baik, seperti memproses kasus Ferdy Sambo dan para perwira Polri yang terlibat.
Termasuk juga dalam mengusut kasus petinggi Polri Irjen Teddy Minahasa terkait kasus narkoba yang prosesnya hukumnya telah berjalan.
Baca juga : Herman Khaeron Ingin Kontrobusi KAHMI Lebih Besar Lagi Dalam Bangun Bangsa
Sementara itu, kini publik masih menunggu hasil pengusutan kasus judi online 303 dan kasus suap atau gratifikasi tambang ilegal. Diketahui, kasus 303 disebut menyeret banyak petinggi Polri, sementara kasus tambang menyeret nama Kabareskrim.
"Nah jika dua kasus ini juga ditangani sesuai dengan track hukumnya, maka publik juga akan melihat bagaimana Polri benar-benar membereskan kasus-kasus yang melibatkan internalnya," bebernya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya