Kolaborasi dan Sinergi, Kunci Bangun Budaya Literasi di Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi X DPR Muhammad Nur Purnamasidi menyatakan, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas untuk meningkatkan budaya literasi hingga ke pelosok daerah, terutama dalam hal anggaran. Pasalnya, literasi belum dipahami sebagai isu strategis di Indonesia.

“Saya pernah bilang, kalau literasi dilakukan. kita bisa melakukan efisiensi. Tapi, itu belum menjadi satu hal yang dipikirkan oleh pengambil keputusan,” kata Anggota Badan Anggaran DPR tersebut, dalam kegiatan Peer Learning Meeting Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), di Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/12).

Baca juga : Kepala BNPT: Narasi Adalah Senjata Kita Dalam Bangun Ketahanan Nasional

Untuk itu, dia mendorong Perpusnas agar berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan literasi. Kedua lembaga tersebut memiliki visi yakni menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan literasi. Secara anggaran, kedua lembaga tersebut dinilai kuat, dengan BI memiliki anggaran lebih dari Rp 2 triliun per tahun untuk program sosial BI, sementara OJK memiliki CSR perbankan.

Hal ini sejalan dengan program Perpusnas, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program TPBIS dijalankan Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas sejak 2018. TPBIS menggunakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di seluruh provinsi di Indonesia.

Baca juga : Digelar Senin, Maung Bandung Antusias Sambut Liga 1

“Jika ini dijadikan peluang untuk sambil menunggu anggarannya cukup dari yang diberikan negara melalui APBN untuk Perpusnas, maka saya yakin mimpi besar kita untuk menjadikan Perpusnas dengan gerakan literasinya dan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk membantu negara mengurangi rakyat miskin di Indonesia bisa dicapai dengan mudah,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki mengungkapkan, mengacu kepada UNESCO, ada enam literasi yang wajib dimiliki setiap individu yakni baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan. Menurutnya, upaya membudayakan enam literasi tersebut tidaklah mudah.

Baca juga : Kebiasaan Membaca Bung Karno Harus Diikuti Generasi Muda

Literasi baca tulis, misalnya, mendapatkan tantangan karena budaya masyarakat Indonesia cenderung lisan. Dia menambahkan, mengacu pada survei Microsoft, di era digital saat ini, Indonesia justru ‘berprestasi’ sebagai negara yang paling tidak sopan dalam hal penggunaan teknologi digital ke-28 dari 32 negara se-Asia Tenggara. Dia mendorong Perpusnas agar memainkan perannya dalam upaya penguatan budaya literasi.

“Komisi X DPR memberi dorongan ke Perpusnas untuk dapat memperbaiki keenam literasi yang dimaksud. Kita juga harus berkolaborasi dan bersinergi agar budaya membaca menjadi kuat dan komunikasi yang ada tidak hanya oral, tapi juga literal,” pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.