Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Komisi IX DPR Sebut Baleg Monopoli Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Kamis, 19 Januari 2023 10:08 WIB
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IX DPR meradang karena pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR tanpa mengikut sertakan komisi terkait. Padahal, Komisi IX DPR sangat terkait dengan RUU ini. Komisi IX DPR membidangi kesehatan dan mitra kerja utamanya adalah Kementerian Kesehatan.

“Ngawur ini. Omnibus Law Kesehatan kok dimonopoli Baleg. Komisi IX yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan kok nggak diajak bicara,” ucap Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago, Kamis (19/1).

Baca juga : KMI Beri Pelatihan Psikososial Ke Banser Jabar

Irma menekankan, mempercepat bahasan bukan malah mengenyampingkan pembahasan dengan pihak terkait. Kalau tanpa ada keterlibatan Komisi IX DPR, dia menganggap, pembahasan itu sama saja dengan potong kompas.

“Ini nggak bener. Karena masih banyak pasal pasal yang harus dibenahi, salah satu contoh, masak Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dan masih banyak lagi yang harus disinkronkan, dan yang paham soal ini kan Komisi IX,” ucap politisi Partai NasDem ini.

Baca juga : Komisi IX DPR Dukung Presiden Cabut PPKM, Tapi Ada Syaratnya

Atas hal ini, Irma meminta Pimpinan DPR segera turun tangan dan memerintahkan Baleg untuk melibatkan Komisi IX dalam pembahasan Omnibus Law Kesehatan.

“Mohon maaf, sebagai mitra Kementerian Kesehatan, tentu kami yang bertanggung jawab terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan ini. Karena jika nanti ditetapkan asal-asalan, kan kami yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat dan kami yang akan di-bully. Bukan Baleg. Jadi, stop monopoli RUU ini,” tegasnya.

Baca juga : Komisi Energi DPR Siap Bantu Jokowi Akselerasi Kebijakan Energi Terbarukan

Irma menegaskan, pihaknya ingin RUU ini betul-betul bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan ketika disahkan. “Jangan sampai nanti malah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru di tahun politik ini,” tutupnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.