Komisi IX DPR Dukung Presiden Cabut PPKM, Tapi Ada Syaratnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang akan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di akhir tahun. Menurutnya, situasi Covid-19 saat ini sudah cukup terkendali.

"Capaian angka vaksinasi tinggi, dan tipologi varian Covid yang menyebar relatif tidak mematikan, maka prakondisi untuk masuk ke fase endemi sudah terpenuhi. Jadi saya kira memang sudah waktunya, ya," kata Charles kepada wartawan, Rabu (21/12).

Namun, Charles meminta Pemerintah meningkatkan capaian vaksinasi booster dan memastikan stok obat-obatan harus tersedia.

Baca juga : Komisi IV DPRD Kota Bogor Pastikan APBD 2023 Tanggap Bencana

"Agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan yang optimal. Seluruh data yang tersedia menyebutkan bahwa vaksin bisa mengurangi keparahan gejala Corona," ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Jangan sampai kebijakan ini berakibat fatal ke depannya.

"Pelonggaran pembatasan sosial bisa saja mengakibatkan angka penularan kembali naik. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa stok obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid selalu tersedia," imbuhnya.

Baca juga : Anggota Komisi I DPR Dukung KSAD Jadi Ketum PSSI

Di samping itu, lanjut Charles, Pemerintah harus terus melakukan komunikasi secara intens dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan otoritas kesehatan di negara-negara lain.

"Guna mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia sekaligus mengantisipasi munculnya varian-varian berbahaya," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo berencana menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pekan ini.

Baca juga : Porserosi DKI Turunkan 65 Atlet Prestasi Rebut Piala Ibu Negara

Jokowi mengatakan sedang menunggu kajian akhir dari Kementerian Kesehatan. Ia berencana segera meneken aturan pencabutan PPKM jika kajian sudah selesai.

"Minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," jelas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12). ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.