Dark/Light Mode

Bamsoet Dukung Pembuatan Sistem Terstruktur Penerbitan Izin Praktik Dokter

Selasa, 31 Januari 2023 21:15 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) menghadiri perayaan HUT ke-15 Alila Hospital Group, di Jakarta, Selasa (31/1). (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) menghadiri perayaan HUT ke-15 Alila Hospital Group, di Jakarta, Selasa (31/1). (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah Kementerian Kesehatan yang akan membangun sistem terstruktur dalam penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Indonesia. Langkah ini dipercaya bisa menghilangkan potensi penggunaan "abuse of power" dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh organisasi profesi.

Sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pemberian SIP dokter mengharuskan adanya rekomendasi dari organisasi profesi. Ketentuan tersebut tidak masalah, asalkan berjalan dengan transparan dan berkeadilan.

Baca juga : PKS Nyenengin Anies

“Sayangnya, tidak jarang Kementerian Kesehatan menerima laporan bahwa dalam pemberian SIP dokter tersebut seringkali terjadi abuse of power dan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga seseorang yang ingin mendapatkan SIP, seringkali dibebankan dengan setoran yang harus dibayarkan secara personal dari dokter yang ingin memperoleh SIP kepada oknum di organisasi profesi," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menghadiri perayaan HUT ke-15 Alila Hospital Group, di Jakarta, Selasa (31/1).

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, agar ke depan proses penerbitan SIP dokter tidak lagi menimbulkan masalah, dirinya mendorong Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi membuat sistem yang dapat menampung data dua kategori dokter. Yakni dokter yang melanggar etik dan dokter yang tidak bermasalah.

Baca juga : Moeldoko Ajak Dunia Bangun Sistem Peringatan Dini Krisis Pangan

"Big data tersebut bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan atau mengikuti rekomendasi organisasi profesi dalam menerbitkan SIP dokter. Sehingga orang yang tidak berhak mendapatkan rekomendasi SIP, akan langsung terdata dalam sistem. Dengan demikian meminimalisir terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dari oknum yang berada dalam organisasi profesi," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.