Tetapkan HET Gabah, Syarief Minta Pemerintah Gandeng UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengkritisi kebijakan yang diambil Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah dan beras. Pasalnya, penetapan HET jauh di bawah standar yakni hanya Rp 4.550 per kilogram.

Syarief Hasan menilai, disepakatinya harga bawah gabah Rp.4.200 per kilogram dan harga batas atas Rp 4.550 per kilogram bakal merugikan petani.

"Kebijakan harus sesuai fakta-fakta terjadi terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani," kritik Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (28/2).

Menurutnya, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, hingga kenaikan biaya upah pekerja dan buruh tani harusnya menjadi acuan Bapanas dalam menetapkan HET. Sehingga harga yang ditetapkan sesuai dan sebanding dengan tanggungan dan pengeluaran para petani, khususnya petani kecil.

Baca juga : Lestari Ingin Pembiayaan UMKM Dipermudah

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendesak Pemerintah mengevaluasi HET gabah dan beras. "Pemerintah harus mengevaluasi sehingga petani tidak merugi. Presiden padahal memiliki visi swasembada pangan, tetapi petani tidak diperhatikan kesejahteraannya karena harga beli hasil pertaniannya sangat rendah," tuturnya.

Syarief juga meminta, Bapanas jangan hanya berkoordinasi dengan korporasi pangan yang sudah besar. Tetapi juga harus berdialog dengan petani dan kelompok-kelompok tani.

"Jangan hanya korporasi yang diuntungkan tapi petani malah tidak diuntungkan sama sekali," tutur Syarief.

Syarief menyebut, penyerapan beras sebagai cadangan harus memperhatikan kesejahteraan petani. Sangat disesalkan ketika memasuki panen raya di berbagai daerah, petani malah tidak merasakan keuntungan.

Baca juga : Partai Garuda Yakin, Pemerintah Bisa Segera Berantas KKB

"Kesejahteraan petani harus diperhatikan sehingga mereka gembira dan semangat untuk terus memajukan pertanian di Indonesia," tegasnya.

Guru Besar bidang Manajemen UMKM ini juga menyebut, pelibatan UMKM pangan harusnya dilakukan Pemerintah. Pemerintah juga harusnya melibatkan dan menyerap aspirasi UMKM dan koperasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian.

"HET yang ditetapkan Pemerintah harus berimbang dan tidak boleh merugikan petani dan pelaku usaha pertanian yang masih kecil," tutur Syarief.

Dia melanjutkan, Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak Pemerintah menaikkan HET gabah dan beras.

Baca juga : KPK Tetapkan Eks Kepala BPN Riau Tersangka TPPU

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak Pemerintah untuk menaikkan HET gabah dan beras secara proporsional dan memperhatikan kesejahteraan petani, bukan hanya korporasi," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.