Bamsoet Dukung Jokowi Berdaulat Pilih Menteri

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mendukung Presiden Jokowi untuk berdaulat memilih para menteri di kabinetnya mendatang, tanpa perlu khawatir dari tekanan dari pihak mana pun. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 UUD 1945, presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

"Karena para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden, maka sudah sepatutnya presiden memilih orang-orang terbaik. Sehingga bisa membentuk kabinet zaken, yakni kabinet yang diisi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang dipimpinnya," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini dalam diskusi publik bertajuk 'Peluang Terselenggaranya Demokrasi Substansial dalam Postur Kabinet Jokowi Jilid II', di Jakarta, Kamis (22/8).

Hadir menjadi narasumber diskusi antara lain Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Bursah Zarnubi; Sekretaris Jenderal ProDem, Satya Purwanto; Aktivis Mahasiswa 98, Haris Rusly Motti; dan mewakili Kantor Staf Presiden, Roy Abimanyu.

Baca juga : Bamsoet: LPSK Tak Boleh Bubar karena Minim Anggaran

Bamsoet menjelaskan, dalam menyusun  kabinet zaken tidak perlu ada dikotomi antara kader partai politik maupun nonkader partai politik. Karena di partai politik juga banyak berkumpul orang-orang profesional yang menguasai berbagai bidang keahlian. 

"Seringkali kita terjebak dalam paradigma bahwa kabinet yang handal ditandai dengan sedikitnya menteri yang terafiliasi partai politik. Pola berpikir ini harus diluruskan, karena menafikan partai politik sama saja menafikan demokrasi. Salah satu prasyarat utama demokrasi adalah adanya partai politik yang menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi untuk mengisi pos kepemimpinan nasional sampai daerah," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain mendukung Presiden Jokowi mewujudkan kabinet zaken, masyarakat juga harus mendorong partai politik menyiapkan kader terbaiknya bilamana presiden membutuhkan bantuan dari partai politik yang bersangkutan. Karena walaupun hak prerogatif penunjukan dan pemberhentian menteri berada di tangan presiden, namun presiden juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas politik yang ada. 

Baca juga : Bamsoet: Semua Pihak di Papua Harus Bisa Menahan Diri

"Mau menteri dari partai politik atau non-partai politik bukanlah menjadi soal. Terpenting presiden nyaman dengan yang bersangkutan, dan tidak ada tekanan dalam penunjukannya. Setelah lima tahun memimpin Indonesia dengan Kabinet Kerja dan koalisi partai politik pendukungnya, Presiden Joko Widodo sudah sangat piawai dalam mengelola Indonesia dengan peta perpolitikan yang beraneka rupa, termasuk dalam hal penyusunan kabinet," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap, di periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi bisa memilih para menteri yang bukan hanya hebat dalam ide dan gagasan, melainkan juga hebat dalam membangun komunikasi dengan parlemen. Terwujudnya kerja sama yang baik antara eksekutif dengan legislatif akan sangat ditentukan oleh komunikasi politik yang dijalankan para menteri yang menjadi mitra kerja di berbagai alat kelengkapan dewan di DPR.

"Tantangan Presiden Joko Widodo tak hanya sekadar mendapatkan 'the right man in the right place'. Melainkan juga ditambah 'man with communication skills'. Sehingga dalam rapat kerja dengan alat kelengkapan dewan, para menteri bisa menjawab secara terperinci setiap pertanyaan yang diajukan anggota DPR, tak hanya sekadar membaca contekan dari anak buah saja," terang Bamsoet.

Baca juga : Kunjungi Paramaribo, DPR Siap Jalin Kerja Sama Dengan Parlemen Suriname

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga berharap, berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja Jilid I dan II bisa diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya. Jangan sampai kelak di tahun 2024 saat suksesi pimpinan karena Presiden Joko Widodo tidak bisa memimpin Indonesia lebih dari dua periode, berbagai pembangunan bagus yang harus berkelanjutan malah dipangkas dan tidak berlanjut.

"Setiap pemimpin pasti akan selalu meninggalkan legacy bagi bangsa. Pemimpin selanjutnya tak boleh menafikan apalagi mengubur legacy tersebut. Begitupun para menteri yang nanti baru dilantik, jangan sampai menafikan capaian menteri sebelumnya. Yang bagus dilanjutkan, yang kurang diperbaiki. Terpenting jangan overlapping dengan presiden. Menteri tidak boleh punya agenda sendiri yang berseberangan dengan visi presiden," pungkas Bamsoet.  [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.