Bamsoet Dukung Langkah PPI Dorong Revisi UU Pensiun

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) di bawah kepemimpinan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri sekaligus Gubernur/Rektor IPDN dan Gubernur Lemhannas pertama yang berasal dari kalangan sipil Prof Ermaya Suradinata, dalam mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 11/1969 tentang Pensiun.

Terlebih jumlah pensiunan di Indonesia bukanlah angka yang sedikit. Merujuk data Badan Kepegawaian Negara (BKN), selama periode 2021-2024, ada sekitar 706.438 aparatur sipil negara yang pensiun. Angka ini di luar jumlah pensiunan yang telah purna bakti sebelum 2021. Bahkan PPI memperkirakan, jumlah pensiunan di Indonesia beserta keluarganya bisa mencapai 40 juta orang.

Baca juga : Bamsoet Dukung Kerja Sama PT BAMS-PBA Majukan UMKM Indonesia

"Penyegaran Undang-Undang Pensiun sangat penting, dengan memerhatikan berbagai aspek, baik anggaran, isu demografi, maupun dinamika sosial-ekonomi dan politik. Mengingat besaran nilai manfaat dan ketentuan pensiunan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11/1969 sudah tidak relevan dan kongruen dengan kondisi saat ini. Tidak heran jika dampak maupun benefitnya belum dirasakan secara optimal oleh para pensiunan," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam peringatan HUT ke-1 PPI, di Gedung Dwi Warna Lemhannas, Jakarta, (17/3).

Turut hadir antara lain Ketua Dewan Pembina PPI Feisal Tamin, Ketua Umum PPI Ermaya Suradinata, serta Sekretaris Jenderal PPI Masni Rani Mochtar.

Baca juga : Bamsoet Dukung Pelaksanaan Jakarta Auto Classic Meet Up 2023

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, laporan Mercer CFA Institute, dari 44 sistem pendapatan pensiun di seluruh dunia, Indeks Pensiun Global Indonesia tahun 2022 berada pada kisaran 49,2. Lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai indeks 50,4. Penurunan nilai indeks ini juga berdampak pada peringkat Indonesia yang turun ke posisi 39 dari periode sebelumnya di peringkat ke-35.

"Berdasarkan studi Citi Group, bahkan negara-negara maju sekalipun, juga dihadapkan pada problematika terkait pensiun. Sebanyak 20 negara maju yang tergabung dalam organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD), termasuk di dalamnya Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada, juga mengalami krisis dana pensiun sekitar 78 triliun US dollar. Bahkan sejumlah negara diperkirakan memiliki kewajiban pendanaan pensiun publik di atas 300 persen dari produk domestik bruto," jelas Bamsoet.

Baca juga : Bamsoet Dorong Penghapusan Diskriminasi Terhadap Hak Perempuan

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, sejak awal kelahirannya, PPI sudah menggaungkan visi mulia, berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu, guna mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak hidup pensiunan abdi negara. Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjut-usiaan yang diterbitkan guna mewujudkan lanjut usia Indonesia yang mandiri, sejahtera dan bermanfaat.

"Meskipun masih sangat muda, kehadiran PPI telah menjadi oase yang mengisi dahaga bagi sekian banyak abdi negara yang telah purna-bhakti, yang mendambakan adanya wadah organisasi tempat bernaung untuk terus berkarya. Pensiun adalah puncak pengabdian setelah bertahun-tahun bekerja, namun pensiun bukanlah sekat pembatas yang menghalangi kita untuk terus berkontribusi bagi pembangunan," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.