Mau Amankan Pemilu, Jangan Kurang Vitamin

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Heru Widodo menyayangkan terjadinya penurunan pagu indikatif untuk anggaran kepolisian tahun 2024.

Kepolisian mengusulkan anggaran sebesar Rp 148 triliun. Sementara pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp 99,2 triliun.

Heru menuturkan, tugas kepolisian di tahun 2023 dan 2024 memang sangat berat. Institusi yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini harus mensukseskan tiga agenda krusial. Yakni, pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca juga : Anggotanya Terjerat Kasus, Iluni UI Lakukan Pengawalan

"Tentu ini akan menjadi titik konsentrasi Polri dalam rangka melakukan pengawalan sekaligus pengamanan dalam kegiatan tersebut," kata Heru dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Heru mengingatkan, pelaksanaan pemilu 2024 dan 2019 telah meninggalkan bekas di masyarakat akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik dari dua masa pemilu tersebut. Pileg dan Pilpres di tahun 2024 mesti dipastikan berlangsung demokratis dan damai, masyarakat tidak terbelah.

"Perlu disiapkan sumber daya yang baik dalam hal pengamanan, terutama Polri. Karena Polri ini memiliki peran sangat sentral atas keberlangsungan demokrasi kita," ujarnya.

Baca juga : Dibantu Kepolisian, KCIC Bongkar Pencurian Komponen Kereta Cepat

Begitu juga dalam pelaksanaan Pilkada setelah Pileg dan Pilpres. Kepolisian harus mempersiapkan kebutuhan personil di lapangan termasuk tambahan dan logistiknya. "Jangan sampai vitamin (buat personel) di lapangan dilupakan," katanya.

Karena itu, dia cukup kaget ketika Polri dalam pagu indikatif untuk tahun anggaran 2024 mengalami penurunan anggaran cukup signifikan. Padahal, harusnya anggaran yang digelontorkan Pemerintah untuk kepolisian bertambah, bukan sebaliknya mengalami penurunan.

"Memang Kapolri mengusulkan tambahan sekitar Rp 49 triliun walau belum disetujui Kemenkeu. Ini perlu mendapat pertimbangan serius karena demokrasi itu mahal harganya," ujarnya.

Baca juga : Di Singapura, Luhut Minta Dekarbonisasi Jangan Cuma Wacana

Dia mendorong agar anggaran kepolisian mendapat penguatan dan dukungan. Jangan sampai persoalan anggaran kepolisian yang terbatas kemudian membuat demokrasi kita berantakan, sebagai akibat mnimnya pengamanan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.