Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Komisi XI DPR: Kendalikan Inflasi, Perlu Kerja Sama Pemerintah Pusat Dan Daerah

Senin, 26 Juni 2023 16:43 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR Andi Achmad Dara mengatakan, untuk mengendalikan inflasi daerah mutlak diperlukan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Pengendalian inflasi daerah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Sebaliknya, Pemerintah Pusat membutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk menjaga inflasi dengan kebijakan daerah mendukung pengendalian harga komoditas penting yang banyak mempengaruhi inflasi.

Seperti, beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dll.

Andi Achmad Dara juga menawarkan strategi pengendalian inflasi daerah dengan yang disebut 4K.

Rinciannya, pertama, ketersediaan pasokan, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk produksi.

Kedua, keterjangkauan harga, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk dikonsumsi masyarakat.

Lalu ketiga, kelancaran distribusi, yang berarti menjaga keterjangkauan masyarakat dan pelaku usaha atas barang/jasa.

Dan keempat, komunikasi efektif, yang berarti terjalinnya komunikasi yang baik diantara semua pemangku kepentingan.

Andi Dara menyampaikan pendapatnya itu dalam “Diskusi Publik Pengendalian Inflasi Daerah” yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten bekerja sama dengan demokrasi.id, di Yasmin Hotel Karawaci, Kabupaten Tangerang, Senin (26/6).

Baca juga : Indonesia Ketua ASEAN, 7 Kerja Sama Kesehatan Ini Bisa Digarap

Selain Andi Achmad Dara, hadir sebagai narasumber adalah Kepala Kantor Wilayah BI Provinsi Banten, Gunawan, Dekan Fakultas Ekonomi UNIS, dan Ekonom senior yang juga youtuber, Heri Gunawan.

Andi Dara menilai, kemampuan pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi dalam mengendalikan inflasi secara nasional harus diapresiasi.

Saat ini, Inflasi April 2023 tetap terkendali di tengah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tercatat sebesar 0,33 persen (mtm), sehingga secara tahunan menjadi 4,33 persen (yoy), turun dari level bulan sebelumnya yang sebesar 4,97 persen (yoy).

Angka inflasi ini terus mengalami penurunan dibanding beberapa bulan sebelumnya yang mencapai 5 persen lebih.

"Presiden Jokowi membawa Indonesia bergerak maju dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan tingkat inflasi yang terjaga, kemajuan luar biasa dan harus diapresiasi, angka inflasi terus menurun dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Padahal, ekonomi dunia masih dilanda krisis dan ketidakpastian serius," beber Andi Dara.

Andi Dara juga mengapresiasi kinerja Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang dinilai sangat bagus dan meyakinkan.

Andi menegaskan agenda pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, bergerak positif dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

"Menteri Koordinator Perekonomian juga patut diacungi jempol, di bawah tangan dingin Airlangga Hartarto, ekonomi Indonesia tumbuh positif dengan pengendalian inflasi yang sangat terjaga, Indonesia semakin membaik dan lebih baik dari banyak negara, termasuk dengan negara tetangga di Asia Tenggara," tegas Andi Dara.

Karenanya, Andi berharap momentum kebangkitan ekonomi yang positif ini harus terus dipelihara dengan terus menjaga kerja sama Pemerintah Pusat dan daerah.

Baca juga : Literasi Tinggi Akan Hasilkan Inovasi & Produk Kompetitif Di Pasar Global

Menurut Andi Dara, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, inflasi daerah dapat terkontrol dengan baik jika ada keseimbangan dan keberlangsungan produksi dan pasokan dengan ongkos transportasi yang terkontrol.

Selain itu, peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga sangat penting untuk menjadi fasilitator kerja sama antar daerah dan memetakan wilayah surplus dan defisit agar dapat mengendalikan inflasi di daerah.

“Presiden sudah sering mengingatkan agar pemerintah daerah dengan TPID nya harus saling kerja sama untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan produksi dan pasokan, ongkos transportasi juga harus bisa dikontrol, faktor-faktor itu yang banyak mempengaruhi inflasi," beber Andi Dara.

Karena itu, Andi Dara mendukung kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan untuk menanggulangi inflasi daerah.

Seperti, penggunaan belanja dana tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

Serta, dukungan pemerintah daerah sebesar 2 persen dari dana transfer umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil), pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID).

Andi Dara juga menilai sangat positif pemerintah daerah yang berhasil menekan inflasi diberikan penghargaan berupa dana insentif karena daerah dapat termotivasi dan semangat yang untuk membuat kebijakan yang dapat menanggulangi inflasi di daerahnya.

"Kita mendukung penuh dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang telah membuat kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi inflasi di daerah, seperti penggunaan dana tidak terduga (DTT) , DAU, DID. Kerja sama itu sangat penting dan karenanya harus terus dilakukan agar ekonomi kita terus tumbuh positif," tukasnya.

Di akhir paparannya, Andi menyarankan implementasi strategi pengendalian 4K itu harus dilakukan dengan meningkatkan terus kerja sama para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan umum pengendalian inflasi.

Kebijakan itu meliputi, pertama, kerja sama antar daerah, terutama untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.

Baca juga : Sekjen PPP Pastikan Kerja Tahapan Pemilu Berjalan Lancar

Kedua, aplikasi teknologi tepat guna, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaku usaha, perluasan lapangan kerja, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga keterjangkauan harga.

Kemudian, ketiga, penguatan kapasitas petani, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaku pertanian, dalam rangka menjaga keterjangkauan harga.

Keempat, peningkatan Kelembagaan Koperasi, terutama untuk menjaga kelancaran distribusi.

Lalu kelima, penguatan logistik dan distribusi, dalam rangka menjaga kelancaran distribusi.

Selanjutnya keenam, penguatan Skema Pembiayaan Produksi (Hulu), dalam rangka menjaga keterjangkauan harga.

Dan terakhir, ketujuh, peningkatan akses terhadap industri keuangan, juga dalam rangka menjaga keterjangkauan harga.

Selain dengan sinergi di atas, juga dengan memanfaatkan peluang saat ini yaitu era digitalisasi. Kepala kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Gunawan mengatakan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3.0+1 persen pada sisa tahun 2023.

Inflasi IHK pada bulan Mei 2023 tercatat 4.00 persen atau berada di batas sasaran 3.0+1 persen. Disebutkan Gunawan, penurunan inflasi terjadi di semua kelompok.

“Menurunnya inflasi sesuai dengan sasaran adalah hasil positif dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah," ujar Gunawan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.