Dark/Light Mode

Evaluasi Total Sistem PPDB, Ini Kata DPR

Hilangkan Sekolah Favorit

Minggu, 30 Juli 2023 07:30 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. (Foto: Antara)
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi X DPR turut mengevaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 dengan melibatkan kementerian terkait. Evaluasi ini menyusul munculnya berbagai kecurangan yang dilakukan orang tua siswa melibatkan oknum tenaga pendidik.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, sebagai tahap awal, pihaknya akan menginventarisir lebih dahulu setiap problem yang ditemukan pada PPDB tahun 2023. “Barulah proses evaluasi dilakukan dengan melibatkan instansi terkait,” terang Hetifah, kemarin.

Baca juga : Karut-Marut PPDB, Komisi X DPR Pertimbangkan Bentuk Panja

Hetifah menuturkan, sejatinya sistem zonasi ataupun jalur prestasi dalam sistem ­PPDB ini bertujuan agar terjadi peme­rataan sekolah di seluruh wilayah. Sehingga tidak muncul lagi sekolah unggulan atau sekolah favorit di tengah-tengah masyarakat.

Sayangnya, istilah sekolah favorit ini tetap muncul. Ini pula yang membuat sistem PPDB masih diwarnai kecurangan di lingkungan sekolah. “Inilah mengapa evaluasi harus dilakukan sebagai proses pembenahan,” tuturnya.

Baca juga : Ganjar Bangun Sekolah Vokasi Di 17 Kecamatan

Evaluasi ini, lanjutnya, terkait dengan penerapan sistem zonasi maupun sistem prestasi yang menjadi aspek utama dalam sistem PPDB. “Intinya penerapan PPDB itu selalu di evaluasi, kami akan segera membicarakan hal itu dengan lembaga terkait di pusat,” jelas politisi Fraksi Golkar ini.

Dia bilang, problem yang muncul dalam sistem PPDB ini hampir terjadi di semua wilayah, termasuk di daerah  pemilihannya, Kalimantan Timur (Kaltim). Problem umum yang muncul dalam PPDB ini seperti adanya manipulasi data untuk meloloskan peserta didik dan lainnya. “Inilah yang akan kami sikapi dengan melakukan evaluasi ­untuk penyempurnaan,” terangnya.

Baca juga : Peneliti CIPS: Penerapan Sistem Zonasi Dapat Dilakukan Secara Bertahap

Karena itu, Hetifah mendorong agar ada kebijakan signifikan menghadirkan pemerataan pendidikan di seluruh kawasan. Pemerataan pendidikan ini tidak hanya dari sarana dan prasarana sekolah, tapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik.

“Keterbatasan kapasitas sekolah negeri mengharuskan menyebabkan tidak semua yang mendaftar bisa mendapatkan tempat,” tambah dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.