Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Turun Rp 11.000, Harga Emas Dibanderol Rp 1.343.000 Per Gram
- Akhir Pekan, Rupiah Melemah Ke Rp 15.985 Per Dolar AS
- Indra Karya Jempolin Manfaat Bendungan Multifungsi Ameroro Di Sulteng
- Pertamina EP Pertahankan Kinerja Positif Keuangan Tahun Buku 2023
- PGN Saka Kantongi Perpanjangan Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas
Dituding Nyelonong Oleh PDIP
PKB Ajukan Dana Desa Rp 5 Miliar Di APBN 2024
Sabtu, 23 September 2023 07:20 WIB
Sebelumnya
Sementara Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, Pemerintah harus harus dapat menuntaskan berbagai permasalahan yang masih menghambat urusan-urusan rakyat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Begitu juga kesehatan, bansos, bantuan usaha, pupuk, perizinan, listrik untuk rakyat, listrik untuk desa dan urusan publik lainnya. “Pemerintah harus meninggalkan landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” sebut Said.
Adapun Fraksi Golkar, dibacakan Said, meminta agar tim pengendali inflasi daerah terus diperkuat dengan program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Fraksi Golkar juga mengapresiasi kesepakatan belanja negara yag telah mencakup penambahan anggaran untuk kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri sebesar Rp 9,4 triliun.
Baca juga : SeaBank Kantongi Laba Bersih Rp 132,26 Miliar Di Semester I-2023
“Golkar juga mengapresiasi kesepakatan pembiayaan anggaran melalui penggunaan saldo anggaran lebih sebesar Rp 51,4 triliun yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan,” jelas Said.
Sementara Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menerima RUU APBN dengan catatan. Fraksi PKS memberikan setidaknya 30 catatan terkait RUU APBN. Di antaranya, Pemerintah harus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan dapat diturunkan secara signifikan. Kesejahteraan petani dan daya beli rakyat juga harus dapat ditingkatkan
Baca juga : Mardiono Optimis PPP Bisa Raup Banyak Suara Di Pemilu 2024
“Fraksi PKS berpendapat target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) haruslah tercapai dan Pemerintah harus mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah nasional,” ungkap Said.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu 23/9/2023 dengan judul Dituding Nyelonong Oleh PDIP, PKB Ajukan Dana Desa Rp 5 Miliar Di APBN 2024
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
