Masalah Honorer Belum Kelar

 Sebelumnya 
Anggota Komisi X DPR Desi Ratnasari menambahkan, karut-marut dalam pengangkatan guru honorer ini tentu harus diurai dan ditunjang dengan politik anggaran. Untuk mengurai ma­salah guru honorer ini butuh kebijakan Pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota.

“Ini penting untuk dibicarakan, berkolaboraksi, bukan hanya berkolaborasi dalam konteks wa­cana atau MoU saja. Jadi, harus ada aksinya seperti apa dalam konteks implementasi sehingga tidak karut-marut,” jelasnya.

Dia bilang, dalam kaitan im­plementasi atau pengawasan terhadap kebijakan di tataran Pemerintah provinsi, tentu DPR tidak punya kebijakan secara langsung untuk melakukan hal itu. Untuk itu, kolabor-aksi di­perlukan baik lintas partai mau­pun di DPRD secara bejenjang.

Baca juga : Unisba Kukuhkan 4 Guru Besar Baru

“Tentu Mas Dede (Dede Yu­suf) punya kolaboraksi dengan anggota DPRD di Jawa Barat. Dia bisa menanyakan pengawas­an ini kepada DPRD provinsi tekait dinas pendidikan yang melakukan kebijakan ini dan berdampak yang tidak nyaman bagi para honorer. Begitu juga dengan saya,” ungkapnya.

Makanya, lanjut dia, Pemerin­tah Pusat atau DPR dalam kaitan pengawasan tidak bisa langsung memberikan teguran atau bah­kan sampai memecat kepala dinas pendidikan di daerah.

“Begitu juga nggak bisa serta merta Pak Nadiem (Menteri Pen­didikan Nadiem Makarim) terus memarahi gubernurnya, kok implementasinya seperti ini,” ucap anggota Fraksi PAN ini.

Baca juga : Kejati DKI Terima SPDP Kasus Dugaan Pemerasan SYL, Belum Ada Tersangka

Desi memastikan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyele­saikan masalah guru honorer ini. Makanya dalam rapat kerja, pi­haknya juga mengundang pihak lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan dengan Kementerian Keuangan.

Semua ini dilakukan untuk mengurai masalah dan mencari kebijakan yang tepat untuk me­nyelesaikan karut-marut ini.

“Alhamdulillah, Pimpinan Komisi X dan semua terus ber­juang membereskan satu-satu. Walau yang terjadi, masalah satu selesai, datang lagi yang lain. Tapi saya yakinkan, sebagai wakil rakyat, tugas kami terus bantu rakyat, hadirkan solusi terbaik,” tegasnya.

Baca juga : PPP Minta PKPU Diubah Terlebih Dahulu

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Jumat 10/11/2023 dengan judul Komisi X DPR Terima Cuhat Para Guru, Masalah Honorer Belum Kelar

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.