Hadiri Silaturahmi Anak Bangsa, Bamsoet Ajak Wujudkan Pemilu Damai Bermartabat

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan, ada kekhawatiran di masyarakat akan terjadinya keterbelahan dan polarisasi pada Pemilu 2024. Agar kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan, seluruh elemen bangsa harus aktif menyuarakan dan menjaga kondusifitas bangsa.

Untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan bermartabat, kata Bamsoet, dapat dirujuk pada beberapa indikator. Antara lain, netralitas TNI-Polri dan ASN, tingkat pelanggaran Pemilu yang rendah, tidak ada intimidasi dan diskriminasi, tidak mencederai nilai-nilai demokrasi. serta meningkatnya literasi politik dan rasionalitas pemilih. 

Baca juga : Resmikan Perpustakaan, Bupati Sampang: Untuk Wujudkan Manusia Berkualitas

"Selain itu, kita juga harus meminimalisir faktor risiko mulai dari penyediaan dan distribusi logistik Pemilu, hingga keselamatan panitia penyelenggara Pemilu. Sehingga Pemilu 2024 bisa dijalankan dengan riang gembira, bukan dengan penuh permusuhan dan kebencian. Apalagi sampai membuat perpecahan kebangsaan," ujar Bamsoet, dalam Silaturahmi Nasional Anak Bangsa Tahun 2023, di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Jakarta, Kamis (23/11).

Acara turut dihadiri antara lain Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Pembina Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) Irjen (Purn) Sidarto Danusubroto, Komisioner KPU Idham Kholik, Ketua Umum FSAB Suryo Susilo, Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Eko Margiyono, serta Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong.

Baca juga : Hadiri Sertijab Panglima, Bamsoet Dorong Netralitas TNI dalam Pemilu 2024

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, harus diakui ada kecenderungan kenaikan jumlah pelanggaran. Pada Pemilu 2014, jumlah pelanggaran Pemilu mencapai 10.754 kasus, dan naik menjadi 15.052 kasus pada Pemilu 2019, yang sebagian besarnya adalah masalah administratif. Pada Pemilu 2019, pelanggaran kasus pidana Pemilu tercatat sebanyak 348 kasus, atau meningkat 58,3 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 2014.

"Peningkatan jumlah pelanggaran tersebut dapat dimaknai dari dua sudut pandang. Bisa jadi pengawasan Bawaslu semakin ketat sehingga semakin banyak kasus pelanggaran yang terungkap atau pelanggaran Pemilu masih dianggap lumrah dan sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera. Kita berharap, di Pemilu 2024, pelanggaran Pemilu baik dari sisi administrasi maupun pidana bisa diminimalisir," jelas Bamsoet.

Baca juga : Resmikan Posko di Purbalingga, Bamsoet Ajak Masyarakat Hindari Sebar Kebencian

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, dalam penyelenggaraan Pemilu, harus ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi seluasnya, bukan informasi yang sudah terkooptasi, atau dimonopoli kepentingan politik tertentu. Pemilu sebagai implementasi demokrasi, juga harus diselenggarakan dengan tidak mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Merujuk pada laporan the Economist Intelligent Unit yang dirilis pada Februari 2023, indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 6,71 atau mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya.

"KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Sebanyak 56 persen di antaranya atau sekitar 114 juta adalah generasi muda pada kisaran usia 22 hingga 30 tahun, separuh di antaranya adalah pemilih pemula. Artinya, kualitas hasil Pemilu 2024 juga akan ditentukan tingkat rasionalitas dan kematangan politik dari para pemilih muda dan para pemilih pemula, dalam menggunakan hak pilihnya," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.