Hadiri Sertijab KSAD, Bamsoet Kembali Ingatkan Netralitas TNI dalam Pemilu

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mampu membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam menangani berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi TNI AD pada khususnya, maupun Indonesia pada umumnya. Bamsoet menekankan, sebagaimana yang disampaikan Panglima, yang menjadi fokus tugas TNI yaitu masalah di Papua, penanggulangan dan penanganan bencana alam, hingga menjaga kondusivitas Pemilu 2024.

"KSAD pasti mampu mendukung visi Panglima bahwa TNI Prima, berfokus pada TNI yang profesional. Untuk itu, harus well equipt, well train, kemudian well paid, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik," ujar Bamsoet usai, menghadiri Sertijab KSAD dari Jenderal Agus Subianto kepada Jenderal Maruli Simanjuntak, di Lapangan Mabes AD, Jakarta, Jumat (1/12/23).

Baca juga : Hadiri Uji Publik KI Pusat, Ketua KPU Pastikan Keterbukaan Informasi Pemilu

Turut hadir antara lain Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Panglima TNI ke-22 Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Wakil Ketua DPR Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dalam menghadapi berbagai dinamika yang kompleks, KSAD juga harus mampu mewujudkan kesiapan operasional TNI AD. Sehingga setiap saat pasukan TNI AD siap melakukan berbagai operasi.

Baca juga : Anggota Komisi III Apresiasi Profesionalitas-Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024

"Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer, karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power. Oleh karena itu, TNI AD juga perlu semakin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara," jelas Bamsoet.

Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) ini menerangkan, memasuki tahun politik 2024, kondusivitas bangsa akan kembali menghangat. KSAD harus mampu mendukung Panglima menjaga netralitas para personil TNI AD. Jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dengan menarik TNI dalam politik praktis.

Baca juga : Para Kiai Di Ciamis Dan Tasikmalaya Ingatkan Netralitas Aparat Penegak Hukum

Netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

"Dalam Undang-Undang tersebut, dengan tegas menyatakan anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu maupun jabatan politis lainnya. Apabila ada anggota TNI yang ingin menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis, ataupun maju dalam Pemilu, maka terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.